majalahsuaraforum.com – Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan mengurangi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Anggaran yang sebelumnya tercantum dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 sebesar Rp240,2 triliun berpeluang mengalami penyesuaian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, peluang pengurangan tersebut berkaitan dengan efisiensi yang dilakukan BGN selama pelaksanaan program pada 2026. Hasil efisiensi tahun berjalan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan anggaran untuk tahun berikutnya.
“Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan, yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan, yang dipakai nanti,” kata Purbaya usai bertemu Kepala BGN Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026).
Purbaya menjelaskan, pelaksanaan efisiensi sepanjang 2026 dapat membuat kebutuhan anggaran MBG pada 2027 lebih rendah dibandingkan angka yang telah disiapkan dalam RAPBN. Namun, pemerintah masih menunggu hasil penghitungan lebih lanjut mengenai besaran penghematan yang dapat dilakukan.
Ia belum dapat menyampaikan berapa nilai efisiensi yang akan diperoleh BGN. Menurutnya, angka tersebut masih dalam proses perhitungan dan lebih tepat dikonfirmasi langsung kepada BGN.
“Nanti Anda tanya ke BGN, angka prosesnya,” kata dia.
Di tengah upaya melakukan efisiensi, pemerintah tetap membuka kemungkinan adanya penambahan dapur yang melayani program MBG. Purbaya mengatakan BGN menerima banyak permintaan dari sekolah yang ingin masuk dalam cakupan program tersebut.
Dengan demikian, pembukaan dapur baru tetap dapat dilakukan meskipun BGN juga dituntut melakukan penghematan. Purbaya menjelaskan, penambahan dapur akan diiringi dengan evaluasi terhadap dapur yang sudah beroperasi.
Sejumlah dapur yang dinilai tidak sesuai dengan desain atau ketentuan program dapat dihentikan operasionalnya. Karena itu, jumlah dapur yang bertambah tidak serta-merta berarti seluruh dapur yang sudah ada akan tetap dipertahankan.
“Yang dibuka, ada yang ditutup juga kan,” ujarnya.
Selain melakukan evaluasi terhadap jaringan dapur, pemerintah juga tengah mempertimbangkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi pengelola dapur MBG. Purbaya membenarkan adanya rencana perubahan skema tersebut, tetapi belum mengetahui secara rinci mengenai bentuk maupun besaran insentif yang nantinya diterapkan.
Sementara itu, anggaran MBG yang telah tercantum dalam RAPBN 2027 dipastikan masih akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program. Penyesuaian anggaran tidak berarti seluruh kebutuhan BGN akan dihentikan atau dikurangi tanpa mekanisme yang jelas.
Purbaya menyebut terdapat kemungkinan dilakukan realokasi anggaran dari satu pos ke pos lainnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan program BGN.
“Dia bilang akan ada realokasi dari satu pos ke pos itu. Dananya boleh dipakai,” kata Purbaya.
Dengan skema tersebut, pemerintah masih dapat menyesuaikan penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan BGN di lapangan. Besaran akhir anggaran MBG 2027 akan ditentukan setelah proses evaluasi efisiensi dan perhitungan kebutuhan program selesai dilakukan.
Lan.
