majalahsuaraforum.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan keputusan Prabowo untuk bertolak ke Kalimantan guna melihat langsung kondisi karhutla sekaligus memimpin penanganan di lapangan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet membagikan foto keberangkatan Prabowo dari Jakarta menuju Kalimantan pada Sabtu pagi (22/8/2026).
Menurut Teddy, sehari sebelumnya Presiden telah memberikan instruksi kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung ke wilayah terdampak. Mereka diminta bekerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempercepat penanganan kebakaran di empat provinsi di Kalimantan.
“Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan terpadu,” kata Teddy.
Empat Wilayah Dapat Penugasan Khusus Untuk wilayah Kalimantan Barat, Prabowo menugaskan Panglima TNI bersama Kapolri untuk terlibat langsung dalam penanganan karhutla.
Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan lapangan dipercayakan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri untuk turun menangani kondisi kebakaran.
Sedangkan untuk Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri mendapat tugas untuk melakukan penanganan secara langsung.
Pembagian tugas tersebut dilakukan agar setiap wilayah yang terdampak mendapatkan penanganan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah juga melibatkan unsur daerah dan masyarakat setempat dalam upaya mengendalikan kebakaran.
Prabowo Minta Penanganan Dipercepat Presiden Prabowo menekankan pentingnya kecepatan dalam menangani karhutla. Seluruh jajaran diminta mengoptimalkan langkah penanganan agar kebakaran tidak semakin meluas dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan seperti biasa.
Presiden juga mengingatkan agar persoalan hukum yang ditemukan selama proses penanganan tidak diabaikan. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai aturan yang berlaku.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Teddy.
Keputusan Presiden untuk turun langsung ke Kalimantan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain memastikan upaya pemadaman dan penanganan berjalan maksimal, pemerintah juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan.
Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih terpadu sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas warga di wilayah terdampak.
Dw.
