majalahsuaraforum.com – Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima usulan maupun melakukan pembahasan terkait pengadaan sejumlah barang di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini menjadi sorotan dalam kasus dugaan korupsi.
Barang-barang yang dimaksud meliputi motor listrik, tablet, televisi, sepatu, hingga kaus kaki yang disebut masuk dalam daftar pengadaan BGN dan tengah diselidiki oleh aparat penegak hukum.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyatakan bahwa pengadaan berbagai barang tersebut sama sekali tidak pernah disampaikan kepada Komisi IX selama proses pembahasan program maupun anggaran BGN.
“Untuk program-program motor listrik, tablet, TV, sepatu dan lain-lain kami Komisi IX sama sekali tidak tahu-menahu,” kata Irma kepada wartawan, Jumat 5 Juni 2026.
Politikus dari Partai NasDem itu menegaskan bahwa apabila usulan pengadaan tersebut pernah dibawa dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pihaknya dipastikan tidak akan memberikan persetujuan.
“Tidak. Jika dikonsultasikan atau diajukan dalam RKA, pasti kami tolak,” tegasnya.
DPR Mengaku Baru Mengetahui dari Pemberitaan Irma mengungkapkan bahwa keberadaan program pengadaan barang-barang tersebut justru pertama kali diketahui Komisi IX melalui pemberitaan media massa. Karena itu, pihaknya merasa heran mengapa pengadaan tersebut dapat berjalan tanpa pernah dibahas bersama DPR.
Menurutnya, barang-barang seperti motor listrik, televisi, sepatu, kaus kaki, maupun tablet tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi yang menjadi tugas pokok BGN.
“Terus terang kami di Komisi IX saja bingung ada program motor listrik, sepatu, kaus kaki, tablet, dan TV sebagaimana yang diberitakan media,” ujarnya.
Munculnya informasi tersebut sempat mendorong Komisi IX untuk memanggil pihak BGN guna meminta penjelasan secara langsung. Namun hingga saat ini, agenda tersebut belum terlaksana.
Serahkan Proses Hukum kepada Aparat Terkait berkembangnya kasus dugaan korupsi di BGN, Irma menyatakan bahwa DPR menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Untuk proses hukum kami serahkan pada Kejagung dan pemerintah,” katanya.
Ia berharap penyelidikan yang dilakukan dapat mengungkap seluruh fakta secara transparan sehingga publik memperoleh kejelasan mengenai penggunaan anggaran di lembaga tersebut.
Dorong Evaluasi Menyeluruh di BGN Lebih lanjut, Irma menilai pergantian kepemimpinan di BGN harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, evaluasi terhadap sumber daya manusia (SDM) serta pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat penting agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Untuk ke depan tentu kami ingin Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi terhadap tata kelola SDM dan SPPG agar target presiden dapat dicapai,” tuturnya.
Kejagung Usut Dugaan Penggelembungan Anggaran Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang terjadi di lembaga tersebut.
Dalam proses penyidikan, Kejaksaan menemukan indikasi adanya penggelembungan anggaran pada sejumlah proyek pengadaan barang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik serta puluhan ribu pasang sepatu dan perlengkapan lainnya.
Nilai proyek yang kini menjadi objek penyelidikan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun. Aparat penegak hukum masih terus mendalami aliran anggaran, mekanisme pengadaan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena terjadi di lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Dw.
