majalahsuaraforum.com – Kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membenahi berbagai persoalan di sektor pangan mendapat apresiasi dari peserta Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Minggu (26/7/2026). Dalam forum tersebut, peserta menilai keberanian pemerintah, khususnya Mentan Amran, telah membawa perubahan nyata dalam upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Salah seorang peserta bahkan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membutuhkan lebih banyak sosok seperti Amran agar berbagai persoalan bangsa dapat diselesaikan lebih cepat.
“Bapak (Mentan Amran) itu tidak ditopang oleh kepentingan yang lain. Bapak Prabowo kalau butuh paling tidak tiga kayak Bapak, selesai. Bagaimana koordinasi sehingga orang potensial seperti Bapak tidak hanya Bapak satu orang?” tanya peserta.
Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan keberhasilan pemerintah di sektor pangan merupakan hasil kerja bersama, bukan capaian individu. Ia menilai keberhasilan menuju swasembada pangan lahir dari kolaborasi antara kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, ulama, hingga masyarakat.
“Koordinasi sudah kita lakukan. Swasembada ini bukan saya, bukan aku, tetapi kita, termasuk MUI. Kalau bukan MUI yang memberi nasihat, kami tidak mungkin bisa bekerja dengan baik karena kita harus menjadi teladan bagi puluhan ribu pegawai di kementerian. Tidak ada sukses yang bisa berdiri sendiri,” ujarnya.
Tata Kelola Sawit Jadi Sorotan Dalam dialog tersebut, peserta juga menyoroti persoalan tata kelola industri sawit. Mereka menyampaikan aspirasi petani yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap industri pengolahan karena pabrik dinilai masih didominasi kelompok tertentu.
“Banyak keluhan dari para petani sawit. Mereka punya hasil sawit, tetapi tidak punya pabrik minyak goreng karena pabrik-pabrik dikuasai oligarki. Usulan para petani adalah agar di kawasan-kawasan sawit dibangun pabrik-pabrik sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati masyarakat,” ujar peserta.
Menanggapi aspirasi itu, Mentan Amran mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola sawit, termasuk menertibkan kawasan yang tidak sesuai ketentuan agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
“Yang ilegal itu diambil negara bersama asetnya, termasuk pabrik-pabriknya. Itu nilainya ratusan triliun rupiah. Seingat saya, kebijakan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memang masih ada yang belum selesai, tetapi satu per satu terus kita benahi,” jawab Mentan Amran.
Menurutnya, pembenahan tata kelola sawit harus berjalan seiring dengan program hilirisasi sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah di dalam negeri.
Pemerintah Tindak Dugaan Penyimpangan Distribusi Minyak Goreng Mentan Amran juga mengungkapkan pemerintah tengah memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan dalam distribusi minyak goreng, termasuk praktik permainan harga dan pengurangan isi kemasan yang merugikan konsumen.
“Minyak goreng sudah harganya tinggi, dikurangi juga takarannya, hanya sekitar 700 cc, tidak cukup satu kilogram. Ini kami tindak. Ada yang didenda Rp11 triliun. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Tidak usah remang-remang,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut ironis karena Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun sempat mengalami kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
“Minyak goreng kita terbesar di dunia, tetapi di negara kita pernah langka. Ini yang sedang kita luruskan. Kami lapor kepada Bapak Presiden waktu itu. Arahan Beliau hanya satu, ‘gas full, Pak Mentan’. Setelah itu kami bersurat kepada Kapolri untuk dilakukan penindakan,” katanya.
Perbaikan Tata Niaga Peternakan Dalam forum itu, peserta juga meminta pemerintah memperhatikan tata niaga ayam dan telur yang dinilai masih menghadapi persoalan dominasi perusahaan besar.
“Mohon juga jangan hanya terkait tata niaga sawit atau komoditas pertanian lain, tapi banyak kartel yang belum tersentuh, misalnya ayam dan telur. Sekitar 80% peternakan dikuasai dua perusahaan. Mohon tata niaga peternakan menjadi perhatian prioritas,” ujar peserta.
Mentan Amran mengakui masih terdapat tantangan di sektor tersebut. Pemerintah, katanya, sedang menyiapkan model pengembangan peternakan yang memperkuat peran masyarakat melalui dukungan pada sektor hulu, seperti penyediaan pakan dan bibit atau day old chick (DOC), sementara masyarakat didorong mengembangkan usaha di sektor hilir.
“Target kita, semua pulau mandiri protein, kemudian mandiri pangan, kemudian mandiri etanol. Hulu dibantu pakannya, dibantu DOC-nya, kemudian yang membangun di hilir rakyat kecil sehingga peternak tidak dipermainkan,” ujarnya.
Menurut Mentan Amran, pembenahan tata niaga tersebut menjadi bagian dari agenda besar hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dalam negeri sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan energi.
“Indonesia sangat kaya. Kita hilirisasi saja CPO dan kelapa di negara kita, lima sampai sepuluh tahun ke depan kalau ini berjalan, Indonesia bisa benar-benar berdaulat energi dan berdaulat pangan,” katanya.
Pesantren Didorong Berperan dalam Ketahanan Pangan Pada kesempatan yang sama, Mentan Amran mengajak pondok pesantren untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi pesantren yang memiliki lahan produktif, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan bibit komoditas perkebunan, hingga pendampingan budidaya.
“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujarnya.
Menurut Amran, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat produksi pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektare komoditas perkebunan strategis yang sedang dijalankan pemerintah.
Di akhir dialog, Mentan Amran menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh perbaikan tata niaga, penguatan hilirisasi, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Koordinasi sudah kita lakukan. Swasembada ini bukan saya, bukan aku, tetapi kita,” ucapnya.
Dw.
