Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Wacana penggunaan Bandara Kertajati sebagai fasilitas perawatan pesawat Hercules mendapat perhatian dari Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I, TB Hasanuddin meminta pemerintah agar mempertimbangkan secara matang seluruh aspek sebelum merealisasikan rencana tersebut.
Menurut TB Hasanuddin, langkah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat militer tidak bisa diputuskan secara terburu-buru karena menyangkut regulasi, tata kelola penerbangan, hingga aspek strategis pertahanan negara.
Ia mengingatkan bahwa Bandara Kertajati hingga saat ini masih berfungsi sebagai bandara sipil yang melayani kebutuhan transportasi udara masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Karena itu, jika nantinya digunakan untuk fasilitas perawatan pesawat militer asing, maka harus ada aturan yang jelas agar tidak mengganggu pelayanan penerbangan sipil.
“Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.
TB Hasanuddin juga menyoroti praktik kerja sama fasilitas MRO antara beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat. Ia menyebut negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina memang menjalin kerja sama serupa untuk mendukung kebutuhan operasional pesawat militer AS.
Meski demikian, menurut dia, fasilitas perawatan tersebut umumnya dibangun di kawasan industri khusus atau berada dalam area milik industri perawatan pesawat domestik, sehingga tidak langsung bercampur dengan aktivitas penerbangan sipil umum.
Dalam konteks Indonesia, TB Hasanuddin meminta pemerintah memastikan adanya keuntungan strategis bagi industri pertahanan nasional apabila rencana tersebut benar-benar dijalankan. Ia menilai perusahaan dalam negeri harus mendapatkan peran penting, termasuk PT Dirgantara Indonesia yang selama ini bergerak di bidang industri pesawat terbang nasional.
Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional di sektor pertahanan harus tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dan tidak boleh mengurangi prinsip kedaulatan negara.
“Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya isu mengenai kemungkinan Bandara Kertajati digunakan sebagai fasilitas pendukung perawatan pesawat Hercules, yang juga dikaitkan dengan operasional militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.
Komisi I DPR berharap pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan akhir, termasuk memperhatikan dampak terhadap fungsi bandara sipil, regulasi penerbangan nasional, serta penguatan industri pertahanan Indonesia di masa mendatang.
Red.
