Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan memasukkan Israel ke dalam daftar pengawasan terkait dugaan kekerasan seksual di wilayah konflik. Langkah tersebut disebut berkaitan dengan meningkatnya laporan dugaan pelanggaran terhadap warga Palestina dalam situasi konflik yang sedang berlangsung.
Informasi tersebut pertama kali diberitakan oleh media Israel, Ynet, yang menyebut bahwa PBB tengah bersiap mengumumkan penambahan entitas Israel ke dalam daftar negara dan organisasi yang diduga melakukan kekerasan seksual di zona konflik.
Selain itu, dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Dinas Penjara Israel serta sejumlah otoritas keamanan lainnya juga berada dalam status pengawasan PBB dan berpotensi dimasukkan ke dalam daftar hitam pada tahap berikutnya.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya laporan dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, khususnya di wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia serta media internasional sebelumnya telah mendokumentasikan berbagai kesaksian yang berkaitan dengan dugaan penyiksaan hingga kekerasan seksual terhadap warga Palestina dalam proses penangkapan, interogasi, maupun penahanan di fasilitas penjara.
Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan resmi dari pemerintah Israel terkait laporan mengenai kemungkinan masuknya negara tersebut ke dalam daftar pengawasan PBB atas dugaan kekerasan seksual di wilayah konflik.
PBB sendiri secara rutin merilis daftar pengawasan terkait kekerasan seksual dalam konflik bersenjata sebagai bagian dari mekanisme pemantauan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Daftar tersebut dapat mencakup negara, kelompok bersenjata, maupun pihak lain yang dinilai memiliki keterlibatan dalam pelanggaran serius terhadap warga sipil selama konflik berlangsung.
Langkah pengawasan ini menjadi bagian dari upaya komunitas internasional dalam menyoroti dan menekan praktik kekerasan berbasis gender di wilayah konflik yang masih terjadi di berbagai negara.
Red.
