majalahsuaraforum.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan resmi Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, salah satunya terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan.
Rombongan Ketua Majelis Nasional Republik Korea tiba di Gedung DPR RI sekitar pukul 11.00 WIB. Puan menyambut langsung Woo Won-Shik bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI, di antaranya Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, serta anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI seperti Gilang Dhielafararez, Stevano Rizki Adranacus, dan Pinka Hapsari.
Pertemuan Bilateral Berlangsung Hangat Setibanya di Gedung Nusantara I atau Gedung Kura-Kura, Woo Won-Shik terlebih dahulu menandatangani buku tamu. Setelah itu, pertemuan bilateral antara Ketua DPR RI dan Ketua Majelis Nasional Republik Korea berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
“Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Yang Mulia, setelah terakhir bertemu pada Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA di Seoul,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).
Puan juga menyampaikan sambutan hangat kepada delegasi parlemen Korea Selatan.
“Selamat datang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya harap Yang Mulia merasakan hangatnya penerimaan kami di Jakarta seperti yang telah kami rasakan saat diterima oleh Yang Mulia di Seoul,” sambungnya.
Perlindungan PMI Jadi Perhatian Utama Dalam pertemuan tersebut, Puan secara khusus menyinggung isu pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. Ia menyampaikan apresiasi atas kesempatan kerja yang diberikan pemerintah Korea Selatan kepada puluhan ribu PMI di berbagai sektor.
“Atas nama Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Republik Korea yang telah membuka peluang kerja bagi puluhan ribu pekerja migran Indonesia di berbagai sektor,” ujar Puan.
Menurut Puan, perlindungan terhadap PMI merupakan perhatian utama DPR RI bersama pemerintah. Upaya tersebut meliputi peningkatan pelatihan pra-keberangkatan, pengawasan kondisi kerja di lapangan, hingga penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah Korea Selatan dalam memperbaiki regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing dan kerjasama yang erat dengan perwakilan Indonesia di Seoul untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia di Korea dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan mendapat hak-haknya secara penuh,” tuturnya.
Hubungan Bilateral RI–Korsel Terus Menguat Lebih lanjut, Puan menyoroti perkembangan kerja sama bilateral dan antar-parlemen antara Indonesia dan Korea Selatan yang dinilainya terus mengalami kemajuan signifikan. Ia mengingatkan bahwa hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin selama 53 tahun.
“Hari ini, Indonesia dan Republik Korea adalah mitra strategis khusus yang akan terus bekerjasama untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat kedua negara,” jelas Puan.
Menurut Puan, kemitraan Indonesia dan Korea Selatan tidak semata didasarkan pada kepentingan pragmatis, melainkan juga pada kesamaan nilai, seperti demokrasi, penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, serta komitmen terhadap kerja sama multilateral yang adil dan berbasis aturan.
“Komitmen yang menjadi semakin penting di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini,” tuturnya.
“Indonesia memandang kerja sama antara negara-negara middle powers, khususnya Indonesia dan Republik Korea, sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat tatanan global yang lebih inklusif,” sambungnya.
Peran Korea Selatan di ASEAN dan Parlemen Internasional Di tingkat kawasan, Puan menyebut Korea Selatan sebagai salah satu mitra penting ASEAN sejak menjadi mitra dialog pada 1989 hingga kini berstatus Comprehensive Strategic Partner. Indonesia, menurut Puan, menghargai peran aktif Korea Selatan dalam mendukung sentralitas ASEAN serta visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
“Sejalan dengan itu, DPR RI berkomitmen untuk memperkuat kerjasama antar parlemen, termasuk melalui AIPA dan forum parlemen lainnya, sebagai dukungan konkret terhadap implementasi kesepakatan ASEAN-Korea,” ungkapnya.
Puan juga menegaskan kesiapan DPR RI untuk berperan aktif dalam memastikan kerja sama antar parlemen sejalan dengan agenda kerja sama di tingkat eksekutif.
“Agar kemitraan yang dibangun diterjemahkan secara konkret dalam program-program yang bermanfaat jangka panjang, tidak hanya bagi kedua bangsa, tetapi juga bagi masyarakat dunia,” harap Puan.
Ia menambahkan bahwa DPR RI menghargai berbagai inisiatif kerja sama antar parlemen yang telah dibangun, termasuk pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI–Majelis Nasional Republik Korea yang diharapkan menjadi tulang punggung hubungan parlemen kedua negara.
“Ke depan, saya memandang penguatan kolaborasi antara kedua negara di berbagai forum parlemen internasional sangatlah krusial untuk memitigasi dampak-dampak buruk dari ketidakpastian global terhadap ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat nasional dan lokal,” papar Puan.
Dorong Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Dalam bidang ekonomi, Puan menilai kemitraan Indonesia dan Korea Selatan sebagai salah satu pilar penting bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut Korea Selatan secara konsisten menjadi investor besar di Indonesia dalam satu dekade terakhir.
“Saya harap kedepannya investasi Korea akan terus meningkat dan semakin berkualitas, terutama dalam hal penciptaan nilai tambah, alih teknologi, dan penguatan rantai pasok industri,” ujar Puan.
“Peningkatan investasi akan sangat bermanfaat bagi Indonesia, terutama di sektor energi terbarukan, industri rendah karbon, ekonomi digital, serta pengembangan kawasan industri dan proyek strategis, termasuk di luar Pulau Jawa dan di Ibu Kota Nusantara,” tambahnya.
Dalam sektor perdagangan, DPR RI mendorong upaya bersama untuk memangkas hambatan non-tarif, termasuk penyelarasan standar dan sertifikasi guna memperlancar arus perdagangan bilateral.
“Kami berharap langkah ini meningkatkan akses produk unggulan kedua negara ke pasar satu sama lain. Saya yakin Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat kepastian usaha melalui penyederhanaan perizinan dan pembaruan regulasi investasi,” ucap Puan.
“Melalui sinergi kebijakan pemerintah dan dukungan parlemen kedua negara, kerjasama ekonomi Indonesia dan Korea akan memasuki fase baru yang lebih strategis dan saling menguntungkan,” tuturnya.
Korea Selatan Siap Lanjutkan Investasi Sementara itu, Ketua Majelis Nasional Republik Korea Woo Won-Shik menyampaikan komitmen Korea Selatan untuk terus berinvestasi di Indonesia.
“Korsel juga disebut akan terus mendukung pembangunan di Indonesia agar RI bisa mencapai target Indonesia Emas 2045,” tutup Woo Won-Shik.
Dw.
