majalahsuaraforum.com.com — Partai Solidaritas Indonesia melalui Ketua DPP-nya, Bestari Barus, menyampaikan pandangan terkait pembahasan ambang batas parlemen agar tidak ditetapkan terlalu tinggi. Menurutnya, ketentuan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat agar suara pemilih tidak kembali terbuang sia-sia.
Bestari menilai bahwa ambang batas yang tinggi selama ini berpotensi membuat calon legislatif yang telah memperoleh dukungan kuat di daerah pemilihannya gagal melaju ke DPR karena partai yang menaunginya tidak memenuhi batas nasional.
“Rakyat dulu banyak dikecewakan dengan tingginya ambang batas itu yang mengakibatkan calon yang mereka pilih, yang sudah berkarya di wilayah mereka tidak dapat kemudian melenggang ke Senayan dikarenakan alasan tidak terpenuhinya threshold secara skala nasional dari satu partai tertentu,” katanya kepada wartawan pada Sabtu (25/4/2026).
Ia menegaskan bahwa proses pembahasan aturan ini jangan sampai kembali menghasilkan keputusan yang merugikan pemilih.
“Jadi kita berharap bahwa pembahasan kali ini itu bukan untuk hal yang kemudian nanti hasil akhirnya adalah mengecewakan kembali rakyat, kan begitu,” katanya.
Bestari juga menyinggung pengalaman partainya pada pemilu sebelumnya, ketika suara yang telah diberikan masyarakat tidak berbuah keterwakilan di parlemen akibat terbentur aturan ambang batas.
Menurut PSI, kondisi tersebut membuat aspirasi publik yang telah disalurkan melalui pemilu menjadi tidak terwakili secara optimal.
Lebih lanjut, ia mengaitkan isu ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menghapus ambang batas pencalonan presiden. Dalam pandangannya, prinsip demokrasi akan lebih sehat apabila ambang batas parlemen juga dibuka selebar mungkin, bahkan hingga nol persen.
“Tentu ini baik bagi demokrasi kita tapi bagi kepentingan-kepentingan lain mungkin itu tidak baik gitu ya, atau kurang baik gitu ya. Nah, maka pintu demokrasi ini jangan diganjal. Ini hak akhir daripada rakyat, hak lepas secara mandiri kemudian ini pun diambil dengan memberikan angka-angka yang tinggi pada threshold itu, tentu rakyat ini akan menjadi kembali tersakiti dan saya yakin rakyat akan mewaspadai hal-hal seperti ini gitu,” katanya.
Meski demikian, PSI belum menyampaikan angka pasti mengenai batas ideal yang diusulkan. Partai tersebut menyatakan akan menyesuaikan dengan dinamika pembahasan yang sedang berlangsung di DPR bersama pemerintah.
“Ya, posisi pada posisi yang akan menyesuaikan, namun PSI memberi gambaran ya masukan kepada partai-partai politik yang sedang membahas di DPR, pemerintah juga, bahwa sangat banyak yang tidak dapat diwakili, keterwakilan yang sudah terpenuhi dengan dipilih oleh rakyat itu dikarenakan alasan threshold partainya tidak dapat melenggang ke Senayan. Kasihan masyarakatnya gitu,” ucapnya.
Pernyataan ini menegaskan sikap PSI yang mendorong sistem pemilu lebih inklusif, sehingga hasil pilihan rakyat dapat terakomodasi secara lebih adil dalam komposisi parlemen nasional.
Dw.
