Foto. Ist
majalahsuaraforum.com — Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah darurat dalam menangani dampak banjir yang meluas di berbagai wilayah lumbung pangan nasional. Banjir yang merendam ribuan hektare lahan pertanian dinilai tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana rutin, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Wakil Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany menegaskan bahwa negara harus hadir secara maksimal untuk melindungi para petani yang terdampak banjir. Menurutnya, kerusakan lahan pertanian tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan pangan nasional.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar persoalan banjir, tetapi menyangkut masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujar Najmi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1/2026) dikutip dari Antara.
Keprihatinan atas Kondisi Petani di Daerah Lumbung Pangan Najmi yang akrab disapa Gus Najmi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi petani, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati. Selain itu, sejumlah wilayah lain di Sumatera dan Sulawesi juga dilaporkan mengalami dampak banjir yang signifikan terhadap lahan pertanian.
PKB menilai, langkah awal yang harus segera dilakukan pemerintah adalah pendataan petani terdampak secara akurat, transparan, dan menyeluruh. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan akibat kendala administratif.
Ancaman Gagal Panen dan Kerugian Triliunan Rupiah PKB menyoroti ancaman gagal panen yang kian nyata akibat banjir berkepanjangan. Dengan biaya tanam rata-rata berkisar Rp 10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah diperkirakan telah mencapai triliunan rupiah.
Oleh karena itu, PKB mendorong pemerintah untuk menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam yang dapat disalurkan secara langsung kepada petani terdampak.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani dapat segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.
Risiko Kenaikan Harga Beras dan Evaluasi Infrastruktur PKB juga mengingatkan bahwa penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional. Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi terhadap stok pangan nasional tanpa menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras, yang dinilai dapat menekan harga gabah petani di kemudian hari.
Selain penanganan jangka pendek, PKB meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan. Menurut PKB, pembangunan nasional harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani.
Langkah-langkah yang dinilai mendesak antara lain normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani.
“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ancaman bagi petani. Ini menjadi alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” kata Gus Najmi.
Instruksi kepada Kader PKB , PKB juga menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal penyaluran bantuan agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak berbelit-belit.
“Petani membutuhkan solusi hari ini, bukan janji prosedural,” ujarnya.
PKB menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani. Menurut PKB, kedaulatan pangan hanya dapat terwujud apabila petani dilindungi dan disejahterakan melalui kebijakan yang adil serta berpihak.
Dw.
