majalahsuaraforum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembukaan akses serta penataan hunian bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Upaya tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito berharap pembukaan akses yang lebih cepat serta penataan hunian yang tepat sasaran dapat membantu pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Selain itu, langkah tersebut diharapkan membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif serta berkelanjutan.
“Jadi ini salah satu fokus kita untuk Aceh Timur ini, kunjungan saya pertama dan kedua, saya melihat sudah ada kemajuan. Mentalnya Pak Bupati juga saya lihat tidak kendor. Itu yang paling penting sekali, kalau sudah pemimpinnya strong, fight, Satgas semua akan semangat,” kata Tito dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Tinjau Langsung Lokasi Terdampak Penegasan tersebut disampaikan Tito saat meninjau Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup parah akibat banjir bandang.
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky. Ia melihat langsung kondisi permukiman warga yang rusak berat akibat terjangan banjir.
“Semua rumah di sini tidak ada satu pun yang utuh. Semuanya hancur, bahkan di atas atap sekolah, ada kayu log yang sangat besar. Di atas rumah juga ada kayu log menunjukkan tingginya apa, genangan air banjir. Semua habis dan semua mengungsi. Semuanya rusak berat, hilang,” ujar Tito.
Pembukaan Akses Jadi Prioritas Utama Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus bekerja secara terpadu untuk membuka kembali akses menuju wilayah terdampak. Koordinasi dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta pemerintah daerah setempat.
Ia menyebutkan, upaya pembukaan akses dilakukan agar jalur menuju lokasi bencana dapat segera dilalui kendaraan roda empat sehingga distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan bisa berjalan lebih lancar.
“Kita urus, ada kepala BNPB mengurus juga, dan kemudian akses jalan apa pun juga, sedapat mungkin kita bisa masuk, meskipun dengan kendaraan trail untuk pengiriman logistik. Terutama yang penting sekali di samping juga bisa melalui sungai seperti tadi kita mencoba lewat sungai,” terangnya.
Sejumlah Wilayah Masih Terisolasi Tito juga menyoroti masih adanya wilayah terdampak di Aceh Timur yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan darat. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran bantuan logistik hanya bisa dilakukan secara terbatas.
Ia menyebutkan, terdapat satu dusun dengan sekitar 60 kepala keluarga yang hingga kini hanya bisa menerima bantuan setiap tiga hari sekali karena jalur darat belum dapat dilalui.
“Lokasi satu dusun yang 60 (KK), kalau tidak salah. Itu (bantuan) di-drop tiap 3 hari sekali karena jalan daratnya tidak bisa,” ujarnya.
Untuk mencapai permukiman warga, tim penyalur bantuan harus menyeberangi aliran sungai, baik menggunakan perahu maupun jalur alternatif lainnya.
Penataan Hunian Sesuai Keinginan Warga Selain pembukaan akses, Tito menekankan pentingnya penataan hunian warga pascabencana. Ia menilai pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial serta keinginan masyarakat setempat.
Menurutnya, pembangunan hunian tidak selalu harus diseragamkan dalam satu kawasan atau kompleks besar, melainkan bisa disesuaikan dengan lokasi tanah milik warga yang dinilai lebih aman.
“Membangunkan huntara. Kalau enggak mau, langsung [membangun] hunian tetap ya. Rata-rata maunya di sini tidak mau satu hamparan, satu komplek, tetapi mereka mau di tanahnya mereka, tempat yang lebih tinggi,” tuturnya.
Pemerintah, lanjut Tito, akan terus berupaya memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Timur berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta memperhatikan aspek keamanan dari potensi bencana lanjutan.
Dw.
