majalahsuaraforum.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sebagai peringatan keras atas masifnya kerusakan hutan akibat eksploitasi dan pencurian sumber daya alam (SDA). Menurut Hasto, kondisi tersebut seharusnya dapat dicegah apabila penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia bertema “Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis: Korupsi dalam Bencana Alam” yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
“Apa yang terjadi sangat memprihatinkan kita bersama. Kerusakan ekologis yang menyebabkan banjir dahyat di Aceh, Sumatera Barat, dan kemudian Sumatera Utara tidak terlepas dari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan. Ini juga menjadi otokritik kita,” ujarnya.
Hasto menegaskan bahwa praktik persekongkolan dalam pengurasan SDA, baik melalui aktivitas pertambangan maupun illegal logging, tidak mungkin bertahan bila hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa keberpihakan.
“Yang namanya mafia, tidak akan eksis tanpa dukungan kekuasaan. Itulah yang saya paparkan ketika menjadi deputi tim transisi presiden terpilih 2014,” katanya.
Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa arah pemberantasan korupsi harus difokuskan pada perkara-perkara besar yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan. Ia menyebut sejumlah sektor yang harus menjadi prioritas, mulai dari kerusakan ekologi, kejahatan finansial seperti penggelapan pajak, hingga penerbitan izin konsesi pertambangan dan pemanfaatan kawasan hutan. Termasuk di dalamnya praktik illegal logging, illegal fishing, serta pertambangan ilegal.
Selain itu, Hasto juga menyoroti pentingnya menjaga integritas aparat penegak hukum. Ia menyebut korupsi yang terjadi di institusi penegak hukum sebagai bentuk kejahatan yang paling buruk dan paling berbahaya.
“Termasuk bagi aparat penegak hukum, saya pikir juga perlu disentuh karena yang paling diharamkan itu justru (korupsi) dari aparat penegak hukum. Kita begitu perhatian begitu ada kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan tekanan-tekanan terhadap aparat penegak hukum,” tegas Hasto.
Seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara, di antaranya Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas, praktisi hukum Febri Diansyah, Direktur KPK periode 2012–2021 Giri Suprapdiono, Manajer Kampanye Walhi Uli Arta Siagian, serta aktivis HAM Fatia Maulidiyanti. Kegiatan ini juga diikuti oleh ratusan peserta secara daring.
Dw.
