foto istimewa
majalahsuaraforum.com – Pemerintah Iran berupaya mengurangi dampak tekanan ekonomi akibat sanksi Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat dengan mengendalikan inflasi serta memperluas bantuan pangan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli rumah tangga di tengah pelemahan mata uang dan meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengatakan pada Senin (26/10/2026), pemerintah berupaya memperlambat laju inflasi sekaligus meningkatkan alokasi kupon pangan bagi rumah tangga yang membutuhkan.
Dalam keterangannya kepada kantor berita pemerintah Iran, IRNA, Mohajerani menjelaskan bahwa inflasi berkaitan dengan kondisi makroekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek.
“Kami berupaya melawan tekanan ekonomi yang diberikan oleh negara-negara Barat dan AS dengan cara mengendalikan laju inflasi di satu sisi, serta mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, termasuk meningkatkan alokasi kupon pangan, di sisi lain,” ujarnya.
Pemerintah Iran juga berencana memperluas program kupon pangan elektronik yang dikenal dengan nama Kalabarg. Program ini memberikan subsidi kepada rumah tangga yang memenuhi persyaratan agar dapat membeli berbagai bahan pangan pokok.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika harga barang konsumsi terus meningkat dan kemampuan beli masyarakat semakin tertekan.
Sanksi AS Menekan Perekonomian Iran
Perekonomian Iran menghadapi tekanan yang semakin besar akibat sanksi Amerika Serikat, depresiasi mata uang, serta kenaikan harga barang konsumsi. Situasi tersebut menambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Pada Agustus 2026, Washington meluncurkan kampanye tekanan ekonomi baru yang disebut Operasi Pengucilan Ekonomi. Kebijakan tersebut menyasar ekspor minyak Iran, transaksi keuangan, dan akses negara itu ke pasar internasional.
Sebelumnya, pada Juli 2026, Amerika Serikat kembali memberlakukan blokade angkatan laut terhadap kapal-kapal yang berlayar dari dan menuju pelabuhan Iran. Langkah tersebut semakin membatasi aktivitas perdagangan minyak Teheran.
Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, mengungkapkan pada Agustus bahwa ekspor minyak negara tersebut telah merosot hingga nol di tengah konflik dan sanksi yang terus berlangsung.
Pada bulan yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Iran akan mengalami kontraksi sebesar 6,1% sepanjang 2026. IMF juga memperkirakan rata-rata inflasi tahunan negara tersebut mencapai 68,9%.
Konflik Militer Menambah Ketidakpastian
Selain sanksi ekonomi, tekanan terhadap Iran turut diperburuk oleh konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat yang dimulai pada Februari 2026.
Perselisihan mengenai pelonggaran sanksi dan pengaturan keamanan di Selat Hormuz juga meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek perekonomian negara tersebut.
Di tengah situasi itu, pemerintah Iran mengandalkan pengendalian inflasi dan perluasan subsidi pangan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Melalui program Kalabarg, pemerintah berupaya mempertahankan akses rumah tangga terhadap bahan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat.
Namun, besarnya tekanan ekonomi akibat sanksi, pelemahan mata uang, dan pembatasan perdagangan masih menjadi tantangan bagi Iran dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan taraf hidup penduduknya.
red.
