foto istimewa
majalahsuaraforum.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Eropa agar tetap waspada dan tidak melibatkan diri dalam aksi demonstrasi maupun aktivitas politik setempat. Imbauan tersebut disampaikan menyusul gelombang unjuk rasa yang terjadi di sejumlah negara Eropa dan berujung pada kerusuhan.
“Bagi warga negara Indonesia yang ada di Eropa, kami meminta mereka untuk berhati-hati, menjaga diri, dan tidak ikut campur dengan urusan politik yang berkembang di sana,” kata Arrmanatha seusai pertemuan bilateral dengan Menlu Australia Penny Wong di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Arrmanatha menjelaskan, perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara Eropa terus mengikuti perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga telah memberikan peringatan dan imbauan kepada WNI agar meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya kondusif.
Ia menekankan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama bagi warga Indonesia yang tinggal, bekerja, maupun menempuh pendidikan di Eropa. Karena itu, WNI diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan diri mereka.
Selain menghindari aksi demonstrasi, WNI diminta tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti belajar dan bekerja, serta tidak terpancing untuk mengikuti dinamika politik di negara tempat mereka berada.
Arrmanatha juga mengingatkan agar WNI secara berkala memantau informasi keamanan yang disampaikan oleh KBRI setempat. Mereka diminta mengikuti arahan dari perwakilan Indonesia dan menaati ketentuan yang ditetapkan pemerintah negara tempat tinggal masing-masing.
Demonstrasi di Prancis Berujung Kerusuhan
Gelombang demonstrasi yang terjadi di Eropa bermula di Prancis. Aksi tersebut melibatkan siswa sekolah menengah atas (SMA) dan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap penurunan kualitas pendidikan serta meningkatnya biaya hidup.
Unjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu (17/10/2026) itu berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah kota. Salah satu insiden yang terjadi adalah pembakaran balai kota bersejarah di Limoges.
Selain itu, sejumlah gedung pemerintahan di Marseille dan beberapa kota lainnya turut menjadi sasaran serangan dalam rangkaian aksi tersebut. Situasi ini meningkatkan perhatian terhadap keamanan masyarakat, termasuk warga negara asing yang berada di wilayah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyampaikan bahwa lebih dari 2.500 orang telah ditangkap di seluruh Prancis sejak akhir pekan sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan jumlah peserta demonstrasi mencapai sekitar 550.000 orang, termasuk 110.000 orang di Paris.
Besarnya jumlah massa dan munculnya tindakan anarkistis di sejumlah lokasi membuat otoritas setempat melakukan penanganan terhadap aksi tersebut.
Kerusuhan Meluas ke Belgia
Ketegangan juga meluas ke wilayah selatan Belgia yang menggunakan bahasa Prancis. Demonstrasi di kawasan tersebut turut berakhir dengan sejumlah penangkapan setelah massa menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pendidikan dan pemangkasan anggaran.
Pada Sabtu (17/10/2026), kepolisian Belgia menangkap 195 orang dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Brussel dan Liege.
Menurut keterangan kepolisian setempat, penangkapan dilakukan terkait sejumlah dugaan pelanggaran selama berlangsungnya aksi. Pelanggaran tersebut antara lain pelemparan benda ke arah petugas, perlawanan ketika proses penangkapan dilakukan, serta tindakan pembakaran yang disengaja.
Perkembangan situasi di Prancis dan Belgia menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam memastikan keselamatan WNI yang berada di negara-negara tersebut.
Melalui imbauan ini, Kementerian Luar Negeri meminta WNI untuk tidak mengambil risiko dengan ikut serta dalam demonstrasi maupun kegiatan politik yang sedang berlangsung. Warga Indonesia di Eropa diharapkan tetap tenang, mengutamakan keselamatan, mengikuti informasi resmi dari KBRI, dan mematuhi arahan otoritas setempat.
red.
