majalahsuaraforum.com – Pemerintah menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga subsidi Rp12.500 per kilogram di Pulau Jawa dan Rp12.900 per kilogram di luar Jawa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan kenaikan harga beras di tengah musim kemarau panjang yang berdampak pada harga pangan di pasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menjelaskan bahwa kenaikan harga beras saat musim paceklik turut memengaruhi pengeluaran masyarakat, terutama rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Kenaikan harga beras, karena kita musim paceklik, kemarau. Ada naik, ada Rp100 perak, ada yang Rp100 sekian, tapi buat emak-emak itu memberatkan,” ucap Zulhas saat rapat koordinasi terkait ketahanan pangan di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
Menurut Zulhas, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga beras melalui penyaluran beras SPHP. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus meredam tekanan kenaikan harga di tingkat pasar.
“Ya, [beras SPHP] dijual Rp12.500 di Jawa, luar Jawa Rp12.900,” sebutnya.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa persediaan beras nasional masih berada dalam kondisi aman. Pemerintah memperkirakan ketersediaan beras dapat mencukupi kebutuhan hingga Juli–Agustus 2027.
Amran menyebut total stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 25 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas pasokan untuk kebutuhan industri hotel, restoran, dan kafe atau katering (horeka) sebanyak 10 juta ton, tanaman padi siap panen atau standing crop sekitar 10 juta ton, serta stok beras di gudang Perum Bulog sebesar 4,5 juta ton.
Dengan kebutuhan beras nasional yang diperkirakan mencapai 2,5 juta ton per bulan, pemerintah menilai cadangan yang tersedia masih mampu menopang kebutuhan dalam beberapa bulan mendatang.
“Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. 25 [juta ton] bagi 10 [bulan], 2,5 juta [kebutuhan per bulan]. Berarti itu 10 bulan ke depan, sampai bulan Juli-Agustus aman,” tutur Amran.
Selain menjaga stabilitas harga melalui program SPHP, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut ditujukan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat yang masuk kategori desil 1–4.
Total bantuan beras yang disiapkan mencapai 1 juta ton. Pemerintah menargetkan distribusinya dapat diselesaikan sebelum Desember 2026, sehingga bantuan bisa segera diterima oleh keluarga yang berhak.
“Bantuan pangan untuk 33,2 juta, sampai Desember, kita percepat, kita percepat ya, sebelum Desember diselesaikan. Masing-masing [keluarga penerima] mendapatkan 30 kilo [beras],” ungkap Zulhas.
Melalui penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan beras sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat akibat kenaikan harga pangan selama musim kemarau. Pemerintah juga menegaskan bahwa stok beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga periode yang telah diperkirakan.
dw.
