majalahsuaraforum.com – Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Program ini menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok pada periode Oktober hingga Desember 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa percepatan penyaluran bantuan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok.
“Untuk 33,2 juta keluarga, masing-masing dapat pada Oktober, November, Desember 10 kilogram. Jadi 30 kilo sekaligus bantuan pangan. Jumlahnya 1 juta ton lebih kurang,” ujar Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Melalui program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh alokasi beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap keluarga akan menerima total 30 kilogram beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Zulkifli berharap percepatan bantuan ini dapat memberikan kepastian bagi keluarga yang membutuhkan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan harga pangan.
Keputusan tersebut diambil bersama Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Direktur Utama Perum Bulog. Menurut Zulkifli, kebijakan bantuan pangan sebenarnya telah diputuskan sejak September 2026, tetapi pemerintah kini mempercepat pelaksanaannya agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Penyaluran Beras SPHP Juga Dipercepat
Selain bantuan beras bagi keluarga penerima manfaat, pemerintah mempercepat penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus membantu menekan harga di pasaran.
Pemerintah menyiapkan sebanyak 1 juta ton beras untuk program SPHP. Dalam skema tersebut, Perum Bulog menjual beras dengan harga Rp12.500 per kilogram, sementara harga beras di pasar disebut berada di kisaran Rp15.000 per kilogram.
“Dipercepat SPHP yang di pasar Rp 15.000, Bulog menjual Rp 12.500. Jumlahnya juga 1 juta ton,” katanya.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Percepatan distribusi juga diharapkan membantu menjaga stabilitas pasokan di tengah tekanan harga pangan.
Kenaikan Harga Pangan Jadi Perhatian Pemerintah
Zulkifli menjelaskan, kenaikan harga beras terjadi ketika Indonesia memasuki musim kemarau dan periode paceklik. Meski kenaikannya disebut berkisar Rp100 hingga sedikit lebih tinggi per kilogram, perubahan harga tersebut tetap berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh keluarga yang harus mengatur anggaran belanja secara ketat.
Dalam rapat koordinasi pemerintah, perkembangan inflasi pangan juga menjadi salah satu pembahasan. Zulkifli menyebut cabai rawit dan cabai merah sebagai komoditas yang turut mengalami kenaikan harga.
Pemerintah memantau pergerakan harga berbagai bahan pangan tersebut untuk mengantisipasi tekanan yang lebih besar terhadap daya beli masyarakat.
Subsidi Transportasi untuk Nataru Masih Dibahas
Selain membahas bantuan pangan dan stabilisasi harga beras, pemerintah turut menyoroti persiapan menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Salah satu usulan yang akan dibahas lebih lanjut adalah kemungkinan pemberian subsidi transportasi untuk membantu masyarakat selama periode libur akhir tahun. Namun, keputusan mengenai kebijakan tersebut masih menunggu pembahasan dalam rapat terbatas.
Zulkifli menyampaikan bahwa jadwal rapat terbatas akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah berharap percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras SPHP dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta mengurangi tekanan kenaikan harga menjelang akhir 2026.
dw.
