majalahsuaraforum.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang diperparah oleh kekeringan serta fenomena El Nino berkepanjangan. Ia juga menyinggung kasus korupsi di lembaga penanggulangan bencana yang dinilai menjadi tantangan dalam memperbaiki tata kelola kebencanaan di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri peresmian kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Sabtu (24/10/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki kekayaan alam yang besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat setempat.
“Kalimantan Selatan dengan berbagai potensi alamnya, kekayaan alamnya belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh kita semua warga Kalimantan Selatan,” kata Muhaimin.
Menurutnya, masyarakat Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama akibat kekeringan dan kebakaran hutan. Kondisi tersebut semakin berat karena fenomena El Nino yang berlangsung dalam waktu panjang.
“Berbagai problematika terutama ditambah dengan musibah kekeringan, El Nino yang berkepanjangan, kebakaran hutan akibat siklus alam maupun keteledoran yang hari ini dengan penuh ketabahan dihadapi oleh seluruh warga masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Muhaimin menilai penanganan dampak bencana tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk para kader PKB. Dukungan kepada masyarakat diperlukan agar mereka dapat menghadapi dampak kekeringan dan kebakaran lahan yang terjadi di wilayah tersebut.
Selain menyoroti persoalan lingkungan, Muhaimin turut mengkritik kasus korupsi yang melibatkan lembaga penanggulangan bencana. Ia menilai praktik tersebut menunjukkan bahwa upaya membenahi tata kelola pemerintahan dan penanganan bencana masih menghadapi pekerjaan besar.
“Perjuangan kita masih panjang, bagaimana tidak panjang, badan yang menanggulangi bencana saja masih korupsi. Artinya masih panjang,” singgung Muhaimin.
Ia juga menekankan perlunya pembenahan tata kelola sumber daya alam dan perekonomian agar kekayaan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Muhaimin, transformasi bangsa tidak cukup dilakukan melalui perubahan kebijakan semata, tetapi harus disertai langkah nyata untuk menghentikan pola kerja yang tidak lagi efektif dan menggantinya dengan pendekatan baru yang mampu menyelesaikan persoalan.
“Apa itu transformasi? Menghentikan semua yang memang sudah tidak layak untuk dilanjutkan, kemudian membuat pola dan cara baru yang berbeda, yang memberi solusi dari kegagalan dan kesalahan yang sudah diperbuat,” ujarnya.
PKB Salurkan Bantuan untuk Relawan dan Masyarakat
Di sela kegiatan tersebut, Muhaimin menyampaikan apresiasi kepada para relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang turut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
Melalui DPW PKB Kalimantan Selatan, sejumlah bantuan disalurkan untuk mendukung para relawan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Bantuan tersebut mencakup dana sebesar Rp5 juta bagi masing-masing dari 10 perwakilan relawan BPK. Selain itu, sebanyak 28.000 liter air bersih disalurkan kepada warga Kota Banjarbaru.
PKB juga menyediakan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Untuk membantu warga menghadapi dampak kabut asap, partai tersebut membagikan 65.000 masker ke seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu.
Tidak hanya itu, sebanyak 1.500 paket sembako turut disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
KPK Tangani Dugaan Korupsi Dana Bencana Rp148 Miliar
Kasus korupsi yang disinggung Muhaimin berkaitan dengan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp148 miliar di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap mereka.
Para tersangka terdiri atas Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB, serta Richard Erlangga yang juga merupakan tenaga ahli Kepala BNPB pada periode terkait.
Tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat sebagai kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. Dua tersangka lain berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya menyampaikan bahwa para tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan 2 November 2026,” ujar Achmad dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2026).
Kasus tersebut menjadi sorotan karena dana yang diduga diselewengkan berkaitan dengan penanganan kebencanaan. Di tengah ancaman kekeringan dan karhutla yang dihadapi sejumlah daerah, pembenahan pengelolaan anggaran serta pengawasan penyaluran bantuan menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
de.
