majalahsuaraforum.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 masih memiliki peluang untuk ditekan. Dari alokasi yang telah disepakati sekitar Rp240 triliun, Purbaya optimistis biaya program tersebut dapat dikurangi hingga berada di bawah Rp200 triliun.
Jika target efisiensi tersebut tercapai, pemerintah berpotensi menghemat lebih dari Rp40 triliun dari anggaran MBG yang telah dialokasikan untuk tahun depan.
Keyakinan tersebut disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (3/9/2026). Menurutnya, efisiensi dapat dilakukan melalui perbaikan pelaksanaan program dan pemanfaatan teknologi.
“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun, tetapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensinya dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Purbaya mengatakan peluang untuk menekan anggaran tersebut sebelumnya telah dibicarakan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat kemungkinan biaya program dapat kembali ditekan melalui efisiensi dalam pelaksanaannya.
“Sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 triliun,” ujarnya.
Upaya penghematan anggaran MBG sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah telah beberapa kali melakukan penyesuaian terhadap anggaran program tersebut sejak perencanaan awal.
Purbaya menjelaskan, anggaran MBG sebelumnya berada di kisaran Rp330 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, angka tersebut turun menjadi sekitar Rp260 triliun dan kemudian kembali ditekan hingga berada di kisaran Rp240 triliun.
Dengan demikian, pemerintah masih melihat adanya ruang untuk melakukan efisiensi lebih lanjut pada 2027. Namun, penghematan tersebut akan tetap diarahkan agar tidak mengurangi sasaran maupun kualitas pelayanan program MBG.
Selain melakukan penghematan melalui efisiensi, Kementerian Keuangan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran yang telah disediakan benar-benar digunakan secara efektif dan efisien.
Kemenkeu akan melibatkan pegawainya yang berada di daerah dalam proses pengawasan. Para pegawai tersebut nantinya akan melakukan pemantauan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur yang menjalankan program MBG.
Pengawasan akan dilakukan secara bergilir pada masing-masing SPPG. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat dipantau secara lebih menyeluruh dan potensi pemborosan anggaran dapat ditekan.
“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, pengawasan langsung di lapangan menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kinerja program MBG. Selain memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan, langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menemukan ruang efisiensi dalam pelaksanaan program.
Pemanfaatan teknologi juga akan menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan biaya MBG. Teknologi diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Purbaya berharap kombinasi antara efisiensi anggaran, pengawasan langsung, dan pemanfaatan teknologi dapat membuat pelaksanaan MBG pada 2027 menjadi lebih efektif.
Apabila biaya program dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun tanpa mengurangi jumlah sasaran maupun kualitas layanan yang diberikan, pemerintah akan memperoleh ruang fiskal tambahan dalam APBN 2027.
Dengan demikian, efisiensi anggaran MBG bukan semata-mata ditujukan untuk mengurangi belanja, tetapi juga untuk memastikan dana negara digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima program.
Lan.
