Home / Ekonomi / BI Antisipasi Lonjakan Harga Pangan, Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen

BI Antisipasi Lonjakan Harga Pangan, Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen

majalahsuaraforum.com – Bank Indonesia (BI) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga bahan pangan seiring gangguan cuaca akibat fenomena El Nino yang berisiko menekan produksi di sejumlah daerah. Kekhawatiran tersebut muncul setelah inflasi nasional pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan, meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 3,19%.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa kenaikan inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Kendati demikian, tingkat inflasi secara keseluruhan masih berada dalam sasaran yang ditetapkan BI, yakni 2,5% dengan deviasi ±1% untuk 2026 dan 2027.

“Inflasi indeks harga konsumen (IHK) atau IHK tetap terjaga dalam sasaran. Inflasi IHK pada September 2026 tercatat 3,28% secara year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,19% year on year,” kata Destry dalam konferensi pers hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI di gedung Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Destry mengungkapkan bahwa kelompok pangan bergejolak atau volatile food mengalami peningkatan inflasi hingga 5,03% pada September 2026. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya produksi di sejumlah daerah sentra pangan akibat gangguan cuaca.

“Dan setelah itu inflasi kelompok volatile food naik menjadi 5,03%, dipengaruhi oleh penurunan produksi di beberapa daerah sentra, terutama akibat gangguan cuaca,” ujarnya.

Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 2,84% secara tahunan. Adapun kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices mengalami perlambatan menjadi 3,25%. Penurunan tarif angkutan udara menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan inflasi pada kelompok tersebut.

Tekanan Harga Pangan Tinggi di Sulampua dan Kalimantan

Deputi Gubernur BI Ricky P Gozali menyampaikan bahwa tekanan harga pangan paling tinggi terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), serta Kalimantan. Inflasi pangan bergejolak di Sulampua tercatat mencapai 8,63%, sedangkan Kalimantan berada pada level 7,62%. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga pangan di kedua wilayah masih jauh di atas tingkat nasional.

“Inflasi volatile food Sulampua ini mencapai 8,63%, terutama dihasilkan dari cabai rawit, cabai merah, tomat dan bawang merah, kemudian beras serta komoditas ikan seperti cakalang dan tongkol,” jelas Ricky.

Di Kalimantan, kenaikan harga pangan dipengaruhi oleh sejumlah komoditas, di antaranya beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, serta berbagai jenis ikan.

Menurut Ricky, perkembangan harga pangan di kedua kawasan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus. Gangguan cuaca yang berlangsung dalam beberapa waktu ke depan berpotensi memengaruhi ketersediaan barang dan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.

BI memperkirakan fenomena El Nino masih berpotensi berlangsung hingga awal 2027. Apabila kondisi tersebut berlanjut, produksi pangan di sejumlah daerah dapat mengalami tekanan yang kemudian berdampak terhadap inflasi.

Berdasarkan perhitungan BI, dampak El Nino terhadap inflasi pangan diperkirakan paling besar terjadi di Sulampua, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Komoditas yang dinilai rentan terhadap kondisi tersebut meliputi beras, cabai, serta bawang merah.

“Berdasarkan perhitungan kami di daerah, El Nino yang berkepanjangan ini berdampak paling besar pada inflasi volatile food, terutama di Sulampua, di Bali, Nusa Tenggara, dan di Sumatera, dengan komoditas yang paling rentan adalah beras, kemudian cabai dan bawang merah,” kata Ricky.

BI dan Pemerintah Daerah Perkuat Distribusi Pangan

Untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan harga, BI bersama pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah meningkatkan kerja sama pasokan antardaerah, terutama antara wilayah yang memiliki surplus pangan dan daerah yang mengalami kekurangan.

Selain itu, BI mendorong optimalisasi fasilitas distribusi pangan, pelaksanaan operasi pasar, serta penyelenggaraan pasar murah. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran komoditas penting sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tekanan harga dapat dikendalikan.

“Karena itu fokus Bank Indonesia di daerah adalah menjaga suplai dari komoditas utama tersebut, dalam jangka pendek kita dorong kerja sama antar daerah, kemudian fasilitas distribusi pangan dan operasi pasar begitu juga gerakan pasar murah agar pasokan dari produk-produk tersebut seperti beras, cabai, dan bawang merah dari daerah surplus bisa lebih cepat masuk ke daerah yang dalam kondisi defisit,” ujarnya.

Di samping langkah jangka pendek, BI juga mendorong upaya peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup perbaikan teknik bercocok tanam, pembangunan dan pembenahan sistem irigasi, penggunaan teknologi pertanian, serta penyediaan bibit yang lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan cuaca.

Peningkatan kapasitas produksi dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan, terutama ketika kondisi iklim berpotensi mengganggu hasil panen di sejumlah wilayah.

Pengawasan Rantai Pasok Diperkuat

BI juga mengembangkan sistem pemantauan rantai pasok pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sistem tersebut dirancang untuk membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai kondisi pasokan di berbagai daerah, mulai dari wilayah yang mengalami kelebihan maupun kekurangan stok hingga biaya pengiriman dan jalur distribusi yang dinilai paling efisien.

Melalui pemantauan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah lebih cepat ketika terjadi ketimpangan pasokan antardaerah. Informasi mengenai ketersediaan barang juga dapat digunakan untuk menentukan prioritas penyaluran komoditas pangan ke wilayah yang membutuhkan.

Ricky menegaskan bahwa BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui 46 kantor perwakilan BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kerja sama tersebut diarahkan untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus mengendalikan perkembangan harga bahan pangan.

Langkah antisipasi ini menjadi penting mengingat dampak El Nino berpotensi meningkatkan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dan memengaruhi daya beli masyarakat. Dengan memperkuat distribusi, meningkatkan produksi, serta memperbaiki pemantauan rantai pasok, BI berharap stabilitas harga pangan dapat tetap terjaga di tengah risiko perubahan cuaca.

 

lan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *