majalahsuaraforum.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) membuka ruang konkret bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses stabilisasi serta rekonstruksi pascakonflik, khususnya bagi Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya di Jakarta, Jumat (20/2/2026). Ia menekankan bahwa selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum internasional serta bantuan kemanusiaan.
“Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Meutya.
Tetap pada Prinsip Two State Solution Meutya menegaskan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak mengalami perubahan. Indonesia tetap berpegang pada prinsip two state solution sebagai solusi penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace bukanlah bentuk normalisasi hubungan dengan Israel. Keikutsertaan tersebut justru dimaksudkan agar Indonesia dapat memastikan kepentingan Palestina terus diperjuangkan dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian dan rekonstruksi.
Apresiasi dari Pemimpin Dunia Meutya juga mengungkapkan bahwa komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian Palestina mendapat apresiasi dari sejumlah pemimpin dunia. Ia menyinggung suasana rapat perdana BoP yang menunjukkan posisi Indonesia cukup diperhitungkan.
“Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harafiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar. Beliau, Presiden Prabowo, menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar, saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi,” jelas Meutya.
Pernyataan tersebut merujuk pada komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian.
Tangkal Disinformasi dengan Literasi Digital Dalam kesempatan yang sama, Meutya menyoroti pentingnya perlindungan hak publik atas informasi yang benar. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disebutnya mengedepankan literasi digital serta klarifikasi terbuka melalui media arus utama guna meluruskan berbagai narasi yang beredar di ruang digital.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan proporsional, terutama di tengah maraknya isu dan opini yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Selain pendekatan naratif, Komdigi juga melakukan pemantauan terhadap konten yang dinilai melanggar aturan perundang-undangan. Meutya mengajak masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi serta tidak mudah terpancing oleh isu yang belum terverifikasi.
“Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE tentu kita harus atensi. Jadi misalnya beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses, tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi,” tutur Meutya.
Melalui keterlibatan di Board of Peace, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap aktif memperjuangkan kepentingan Palestina sekaligus menjaga ruang digital nasional agar tetap sehat dan informatif.
Red.
