majalahsuaraforum.com – Partai Gerindra mengungkapkan telah mengidentifikasi 42 menteri dan wakil menteri yang dinilai perlu mendapatkan evaluasi setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah pejabat yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menjelaskan bahwa penilaian terhadap kinerja para pembantu presiden dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) di masing-masing kementerian. Berdasarkan hasil kajian sementara, terdapat sejumlah pejabat yang dianggap belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
“Kami sedang membedah satu-satu kinerja kementerian berdasarkan sektornya mereka. Data sementara menunjukkan ada 42 menteri dan wamennya itu tidak kerja berdasarkan KPI yang ada,” kata Kamrussamad kepada wartawan di Petogogan, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).
Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah perbaikan kabinet. Bentuk tindak lanjutnya dapat berupa teguran kepada pejabat terkait maupun perombakan kabinet atau reshuffle.
Meski demikian, keputusan mengenai pergantian menteri dan wakil menteri tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo.
Gerindra Libatkan Ekonom Senior untuk Mendalami Kinerja Kabinet
Kamrussamad mengatakan proses evaluasi terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri masih berjalan. Untuk memperkuat hasil penilaian, Gerindra turut melibatkan sejumlah ekonom senior guna mengkaji pencapaian setiap kementerian secara lebih mendalam.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas dalam menjalankan berbagai program selama tiga tahun masa pemerintahan yang tersisa.
“Kami sedang terus mengkaji dan melibatkan beberapa ekonom senior kita untuk mengkaji lebih mendalam dan kita akan menyampaikan hal ini kepada presiden supaya 3 tahun terakhir ini bisa lebih produktif men-deliver melalui orang-orang yang memiliki kompetensi di dalam kabinet pemerintahan ini,” ujarnya.
Ia menilai penempatan pejabat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian target pemerintah. Karena itu, hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi masukan bagi presiden dalam menentukan langkah strategis untuk memperbaiki kinerja kabinet.
Walaupun telah menyebut angka 42 menteri dan wakil menteri yang masuk dalam kajian, Kamrussamad belum mengungkapkan seluruh nama pejabat yang dimaksud. Ia hanya memberikan gambaran mengenai beberapa pejabat yang dinilai perlu mendapat perhatian, khususnya yang bertugas di sektor energi dan kehutanan.
Rangkap Jabatan Bahlil Lahadalia Menjadi Perhatian
Salah satu pejabat yang disoroti Gerindra adalah Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Kamrussamad berpandangan bahwa rangkap jabatan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi persoalan di sektor energi yang masih dirasakan masyarakat.
Ia menyinggung masalah antrean bahan bakar minyak (BBM) serta pemadaman listrik di sejumlah daerah sebagai persoalan yang perlu memperoleh penanganan serius dari pemerintah.
“Misalnya menteri ESDM, juga merangkap menko, saya kira ini bisa dipertimbangkan kembali karena suara dari masyarakat juga menghendaki penyelesaian masalah yang berkaitan dengan antrean BBM tidak terjadi lagi, pemadaman listrik di berbagai daerah juga tidak terjadi lagi sehingga diperlukan figur-figur yang bisa mengatasi permasalahan pelayanan publik kita,” katanya.
Menurut Kamrussamad, evaluasi terhadap pejabat di sektor energi seharusnya mempertimbangkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketersediaan BBM dan keandalan pasokan listrik dinilai menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik yang perlu diperhatikan.
Bahlil sendiri resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026. Setelah pelantikan tersebut, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.
Penugasan rangkap jabatan itu merupakan keputusan Presiden Prabowo yang ditujukan untuk memperkuat koordinasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Namun, menurut Kamrussamad, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut tetap perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam evaluasi kabinet.
Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Turut Dikritik
Selain sektor energi, Gerindra juga memberikan perhatian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi salah satu tantangan di bidang kehutanan.
Kamrussamad menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia menilai persoalan kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan yang lebih serius karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian dan hubungan Indonesia dengan negara lain.
“Kebakaran hutan yang berdampak di 7 provinsi ini harus kita sungguh-sungguh dicermati karena ini sudah berdampak, merusak ekosistem ekonomi dan juga memperburuk hubungan sosial internasional kita,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan karhutla perlu menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam penilaian terhadap kinerja kementerian terkait. Dampak kebakaran hutan yang meluas dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, merusak ekosistem, serta memunculkan persoalan lintas negara akibat asap.
Kamrussamad berpandangan bahwa pemerintah perlu memastikan langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan berjalan secara efektif. Dengan demikian, kementerian terkait diharapkan mampu memberikan hasil kerja yang sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat.
Sorotan terhadap Raja Juli tersebut menjadi bagian dari evaluasi internal Gerindra terhadap kinerja kabinet, meskipun hasil akhir penilaian belum diumumkan secara menyeluruh.
Hasil Kajian Akan Disampaikan kepada Presiden Prabowo
Gerindra menyatakan akan melanjutkan pembahasan dan pendalaman terhadap kinerja para menteri serta wakil menteri sebelum menyerahkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kajian tersebut diharapkan dapat membantu presiden menentukan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan setiap kementerian dipimpin oleh pejabat yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.
Kamrussamad menilai tiga tahun masa pemerintahan yang tersisa perlu dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, peningkatan produktivitas kabinet diperlukan agar program-program pemerintah dapat dijalankan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Evaluasi terhadap kinerja pejabat juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan yang menghambat pelaksanaan program pemerintah. Dengan penilaian berdasarkan indikator yang jelas, pemerintah diharapkan dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat pada masing-masing sektor.
Meski demikian, hingga Selasa (20/10/2026), Gerindra belum memublikasikan daftar lengkap 42 menteri dan wakil menteri yang disebut masuk dalam kajian evaluasi tersebut. Belum ada pula keputusan resmi Presiden Prabowo mengenai kemungkinan pemberian teguran atau pergantian pejabat yang menjadi perhatian.
Dengan demikian, pernyataan Kamrussamad masih merupakan hasil penilaian internal partai yang akan diajukan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan. Keputusan mengenai evaluasi lanjutan, termasuk kemungkinan perombakan kabinet, tetap menunggu kewenangan dan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.
de.
