majalahsuaraforum.com – Sejumlah mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian kritik terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gerakan yang diinisiasi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) itu membawa lima tuntutan utama, meliputi penanganan bencana ekologis, perbaikan kebijakan ekonomi, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan dan kesehatan.
Aksi tersebut melibatkan organisasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan berbagai elemen masyarakat sipil. Mereka menilai persoalan lingkungan, kondisi perekonomian, demokrasi, penegakan hukum, dan keterjangkauan pelayanan dasar masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Demonstrasi ini sekaligus menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.
Rangkaian kegiatan direncanakan berlangsung di dua titik di Jakarta Pusat. Aksi simbolik digelar di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB. Jumlah peserta dalam aksi sore diperkirakan mencapai sekitar 500 orang.
Lima Poin Tuntutan Mahasiswa dalam Demo 20 Oktober 2026
Komite Sadar menyampaikan lima tuntutan yang mencakup berbagai persoalan nasional. Isu yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat dan pemerataan akses terhadap layanan publik.
1. Mendesak Penanganan Bencana Ekologis dan Pencabutan Izin Perusahaan Perusak Lingkungan
Penanganan bencana ekologis menjadi salah satu fokus utama dalam demonstrasi tersebut. Mahasiswa menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir yang terjadi di sejumlah wilayah.
Massa aksi mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan bencana banjir yang dimaksud sebagai bencana nasional. Mereka menilai penanganan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan warga terdampak memperoleh pengobatan dan pemulihan kesehatan.
Perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dari kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah diminta menjamin agar para korban memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
Selain penanganan terhadap korban, mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Mereka mendesak agar perusahaan yang bertanggung jawab diusut dan izin usaha korporasi yang terbukti terlibat dalam krisis ekologis dicabut.
Melalui tuntutan ini, mahasiswa ingin mendorong pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penanganan dampak bencana. Upaya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan juga dinilai perlu menjadi bagian dari penyelesaian masalah.
2. Memperbaiki Kebijakan Ekonomi dan Mengembalikan Kepercayaan Pasar
Persoalan ekonomi nasional menjadi tuntutan kedua yang disampaikan dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah membenahi tata kelola kebijakan ekonomi sekaligus memulihkan kepercayaan pasar terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Harga kebutuhan pokok yang dinilai masih mahal menjadi salah satu persoalan yang disoroti. Massa mengharapkan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga kestabilan harga dan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pembenahan juga dinilai perlu dilakukan pada pengelolaan sektor ekonomi dan keuangan. Perbaikan tata kelola diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang lebih baik, serta meningkatkan keyakinan terhadap fondasi ekonomi nasional.
Mahasiswa turut menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional. Menurut tuntutan yang disampaikan, upaya tersebut perlu didukung kebijakan yang konsisten, tata kelola yang baik, dan kondisi ekonomi yang stabil.
Dengan demikian, tuntutan di bidang ekonomi tidak hanya berkaitan dengan persoalan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menyangkut kebijakan jangka panjang yang memengaruhi kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.
3. Menghentikan Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Intimidasi
Perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat menjadi tuntutan ketiga dalam demonstrasi mahasiswa pada 20 Oktober 2026.
Massa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan tindakan yang dinilai membatasi ruang berekspresi, termasuk intimidasi serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
Mahasiswa juga meminta adanya jaminan keamanan bagi warga, akademisi, dan media massa ketika menyuarakan pendapat di ruang publik. Mereka menilai masyarakat harus memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Kebebasan berekspresi dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, penyampaian kritik semestinya dapat dilakukan tanpa ancaman maupun tindakan yang membatasi hak masyarakat secara tidak semestinya.
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap hubungan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Melalui tuntutan ini, mahasiswa mendorong terciptanya ruang demokrasi yang lebih terbuka, sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan ditanggapi tanpa rasa takut.
4. Memperkuat Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi tuntutan keempat yang disuarakan Komite Sadar.
Mahasiswa meminta pemerintah bersama lembaga penegak hukum mengusut secara tuntas dugaan praktik KKN di lingkungan birokrasi maupun berbagai instansi negara. Mereka juga menekankan perlunya pemberantasan nepotisme untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Pembenahan birokrasi dinilai penting agar lembaga pemerintahan dapat bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Praktik yang berpotensi merusak integritas institusi publik perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Selain itu, penegakan hukum yang menyeluruh diharapkan dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Mahasiswa menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan integritas dan akuntabilitas.
Tuntutan pemberantasan KKN tersebut menjadi salah satu bentuk dorongan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap birokrasi dan memastikan setiap penyelenggara negara menjalankan tugas sesuai ketentuan.
5. Menurunkan Biaya Pendidikan dan Kesehatan serta Memeratakan Pelayanan Publik
Tuntutan kelima berkaitan dengan keterjangkauan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mahasiswa meminta pemerintah menekan biaya pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi agar dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas.
Selain pendidikan, biaya pengobatan dan layanan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. Massa mendesak agar pelayanan kesehatan dapat dijangkau masyarakat tanpa menimbulkan beban biaya yang berlebihan.
Mahasiswa turut menyoroti kesenjangan akses terhadap layanan dasar di berbagai daerah. Mereka meminta pemerintah memastikan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tersedia secara merata, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Persoalan yang diangkat tidak hanya menyangkut mahalnya biaya layanan, tetapi juga keterbatasan akses yang masih dapat dialami masyarakat berdasarkan lokasi tempat tinggalnya.
Melalui tuntutan ini, mahasiswa berharap pemerintah menghadirkan layanan dasar yang terjangkau dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pelayanan dinilai penting agar masyarakat di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Menjadi Momentum Penyampaian Kritik
Pelaksanaan demonstrasi pada Selasa (20/10/2026) bertepatan dengan genap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komite Selamatkan Daulat Rakyat atau Komite Sadar menginisiasi gerakan tersebut dengan melibatkan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta unsur masyarakat sipil. Aksi ini menjadi sarana untuk menyampaikan pandangan dan kritik mengenai sejumlah persoalan yang dinilai perlu dibenahi.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, mengonfirmasi keterlibatan BEM UI dalam aksi langsung di Jakarta.
“Ini berangkat langsung ke titik aksi, mas,” ujarnya saat dihubungi Beritasatu.com.
Selain aksi di Jakarta, sejumlah kampus yang tergabung dalam aliansi tersebut dijadwalkan menggelar demonstrasi di daerah masing-masing pada tanggal yang sama.
“Pagi hari mulai rangkaian gerakannya. Untuk estimasi massa ada 500,” jelas Yatalathof.
Dalam penjelasannya mengenai gerakan tersebut, Yatalathof menyoroti persoalan kedaulatan rakyat yang dinilai tercermin melalui berbagai fenomena ketidakadilan dan penindasan di sejumlah daerah.
Kekecewaan terhadap kondisi bangsa menjadi salah satu latar belakang munculnya dorongan untuk melakukan gerakan nyata. Dengan demikian, aksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai evaluasi formal terhadap pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat melalui gerakan mahasiswa.
Lima tuntutan yang dibawa Komite Sadar diharapkan dapat mendorong pemerintah memberi perhatian lebih terhadap persoalan lingkungan, perekonomian, demokrasi, penegakan hukum, serta kualitas pelayanan publik.
Sejumlah Perguruan Tinggi Bergabung dalam Aliansi Komite Sadar
Gerakan mahasiswa tersebut melibatkan organisasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sejumlah organisasi yang disebut tergabung dalam aliansi ini antara lain:
– Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
– Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB).
– Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad).
– BEM Universitas Diponegoro (Undip).
– BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes).
– Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM).
– BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
– BEM Universitas Airlangga (Unair).
– Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB).
BEM UI menjadi salah satu organisasi yang memimpin aksi langsung di Jakarta. Sementara itu, organisasi mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya turut menjadi bagian dari aliansi dan dijadwalkan menyelenggarakan aksi di daerah masing-masing.
Keterlibatan berbagai organisasi tersebut menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya berpusat pada satu perguruan tinggi atau satu wilayah. Aliansi mahasiswa membawa isu-isu yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas.
Melalui gerakan bersama, mahasiswa berupaya menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan yang dianggap membutuhkan perhatian pemerintah dalam evaluasi dua tahun kepemimpinan nasional.
Jadwal Demonstrasi di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani
Rangkaian demonstrasi di Jakarta pada 20 Oktober 2026 dijadwalkan berlangsung di dua lokasi utama di Jakarta Pusat, yakni Tugu Proklamasi dan kawasan Tugu Tani.
Agenda pertama berupa aksi simbolik di Tugu Proklamasi yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa mengenai berbagai persoalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selanjutnya, demonstrasi massa direncanakan berlangsung di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB. Jumlah peserta yang diperkirakan hadir dalam aksi sore tersebut mencapai sekitar 500 orang.
Kegiatan di kedua lokasi itu menjadi bagian dari rangkaian gerakan yang membawa lima tuntutan utama, mulai dari penanganan bencana ekologis hingga pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Masyarakat yang hendak melintas di sekitar Tugu Proklamasi, Tugu Tani, maupun kawasan Jakarta Pusat lainnya diimbau memantau perkembangan informasi lalu lintas. Langkah tersebut dapat membantu pengguna jalan mengantisipasi kemungkinan kepadatan selama kegiatan demonstrasi berlangsung.
dw.
