foto istimewa
majalahsuaraforum.com – Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA), bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mulai menyalurkan dana pemulihan kerugian kepada korban kasus investasi ilegal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Pada tahap pertama, dana sebesar Rp 229,42 miliar diberikan kepada 3.317 korban yang telah melalui proses verifikasi.
Penyerahan dana tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap terpidana Henry Surya.
Penyaluran dana dilakukan sebagai upaya memulihkan kerugian para korban melalui aset yang telah disita dan kemudian dieksekusi sesuai ketentuan hukum.
Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Pengembalian dana kepada para korban merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/2023 atas nama terpidana Henry Surya.
Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Patris Yusrian, menyatakan bahwa penyaluran tahap pertama tersebut merupakan langkah awal dalam proses pemulihan kerugian korban.
Kejaksaan Agung akan melanjutkan penelusuran terhadap aset lain yang diduga dimiliki terpidana. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh sumber tambahan yang dapat digunakan dalam memenuhi hak para korban.
Selain memburu aset milik terpidana, BPA juga memperluas penelusuran terhadap pihak-pihak yang tercatat sebagai debitur atau peminjam dana dari koperasi tersebut.
Patris menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti pinjaman yang belum dikembalikan, termasuk kewajiban bunga yang melekat pada pinjaman tersebut.
“Kalau seandainya pinjaman itu belum dilunasi, termasuk beserta bunganya, maka kami akan melakukan penagihan kepada pihak tersebut. Termasuk di antaranya apabila tidak ada niat baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut, kami akan melakukan penelusuran aset-aset yang bersangkutan,” tegas Patris.
Langkah penagihan dan penelusuran aset tersebut diharapkan dapat membantu menambah sumber dana pemulihan. Dengan demikian, proses pengembalian kerugian tidak hanya bergantung pada aset yang telah berhasil disita sebelumnya.
Sumber Dana Pemulihan Berasal dari Uang Tunai hingga Hasil Lelang Aset
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Arief Indra Kusuma Adhi, menyatakan pihaknya siap melaksanakan pembagian dana kepada para korban secara tertib.
Arief menjelaskan, dana sebesar Rp 229,42 miliar yang disalurkan pada tahap pertama berasal dari sejumlah aset dan hasil lelang yang telah dikumpulkan dalam proses penegakan hukum.
Rinciannya meliputi:
– Uang tunai sebesar Rp 39,6 miliar.
– Valuta asing dalam dolar Amerika Serikat dengan nilai setara Rp 15,83 miliar.
– Hasil lelang 48 unit mobil senilai Rp 10,4 miliar.
– Hasil lelang gedung Indosurya Center di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sebesar Rp 129,17 miliar.
– Hasil lelang dua bidang tanah di Kertamaya, Bogor, senilai Rp 34,41 miliar.
Dana dari berbagai sumber tersebut kemudian dialokasikan untuk pemulihan kerugian para korban yang telah terverifikasi.
Proses pembagian dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi LPSK terhadap dokumen resmi para korban. Mekanisme yang digunakan adalah pembagian secara proporsional atau prorata, dengan mempertimbangkan besarnya kerugian masing-masing pihak.
Pengembalian Tahap Pertama Baru Sekitar 2,8 Persen dari Kerugian Korban
Sebanyak 3.317 korban menerima dana pemulihan pada tahap pertama. Berdasarkan hasil verifikasi, total kerugian definitif kelompok korban tersebut mencapai Rp 8,06 triliun.
Dengan nilai penyaluran sebesar Rp 229,42 miliar, dana yang dikembalikan pada tahap pertama baru setara sekitar 2,8 persen dari total kerugian yang menjadi dasar penghitungan restitusi.
Artinya, jumlah dana yang telah disalurkan masih jauh di bawah total kerugian yang harus dipulihkan. Karena itu, penelusuran dan penyitaan aset tambahan menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memenuhi hak para korban.
Meski pengembalian awal tersebut belum mencakup sebagian besar kerugian, penyaluran dana tetap menjadi perkembangan penting bagi para korban yang telah menunggu kepastian pemulihan sejak kasus tersebut mencuat pada 2022.
Pembagian secara prorata juga menjadi mekanisme untuk menyesuaikan penyaluran dana dengan besaran kerugian yang telah diverifikasi pada masing-masing korban.
Perbedaan Total Dana Ilegal, Kerugian Riil, dan Dasar Restitusi
Kasus KSP Indosurya menjadi salah satu perkara investasi ilegal berskala besar di Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam perkara Henry Surya, total perputaran uang yang dihimpun secara ilegal oleh KSP Indosurya mencapai Rp 106 triliun.
Namun, angka tersebut berbeda dengan nilai kerugian materiel riil yang terbukti secara sah dalam perkara pidana. Mahkamah Agung menetapkan kerugian materiel riil akibat tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 16,01 triliun terhadap ribuan nasabah pelapor.
Sementara itu, nilai kerugian yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi ganti rugi atau restitusi dari aset sitaan ditetapkan sebesar Rp 8,06 triliun.
Nilai tersebut diperoleh melalui proses verifikasi dokumen resmi oleh LPSK terhadap 3.317 korban yang menjadi penerima dana pemulihan tahap pertama.
Perbedaan ketiga angka tersebut berkaitan dengan dasar penghitungan masing-masing. Total perputaran uang menggambarkan besarnya dana yang dihimpun secara ilegal, sedangkan kerugian materiel riil merupakan nilai kerugian yang terbukti dalam perkara pidana. Adapun angka Rp 8,06 triliun menjadi dasar penghitungan restitusi untuk kelompok korban yang telah diverifikasi.
Modus Penghimpunan Dana KSP Indosurya
Dalam kasus ini, KSP Indosurya disebut menggunakan kedok koperasi simpan pinjam yang beroperasi menyerupai bank gelap. Masyarakat ditawari keuntungan berupa bunga tinggi dengan kisaran 9 hingga 12 persen per tahun.
Akan tetapi, dana yang dihimpun dari nasabah disebut tidak hanya dikelola untuk kepentingan anggota koperasi. Dana tersebut diduga dialirkan ke puluhan perusahaan cangkang serta aset pribadi bos Indosurya, Henry Surya.
Kasus ini mulai mencuat setelah koperasi tersebut mengalami keruntuhan pada awal 2020. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan persoalan besar bagi para nasabah yang menuntut pengembalian dana mereka.
Besarnya nilai perkara Indosurya membuat kasus ini menjadi salah satu kasus investasi ilegal yang paling menonjol di Indonesia. Nilainya bahkan disebut jauh melampaui sejumlah kasus investasi bermasalah lainnya, termasuk skandal Koperasi Cipaganti, Pandawa Group, dan First Travel.
Kejagung Lanjutkan Penelusuran Aset untuk Memulihkan Kerugian
Penyaluran Rp 229,42 miliar kepada 3.317 korban menjadi tahap awal dalam proses pemulihan kerugian melalui eksekusi aset perkara KSP Indosurya.
Kejaksaan Agung masih akan melanjutkan penelusuran terhadap aset lain yang diduga berkaitan dengan terpidana maupun pihak-pihak yang memiliki kewajiban pengembalian pinjaman kepada koperasi tersebut.
Upaya ini diharapkan dapat membuka peluang penambahan sumber dana untuk memenuhi hak para korban. Di sisi lain, proses verifikasi dan pembagian secara proporsional tetap menjadi bagian penting agar penyaluran dana sesuai dengan nilai kerugian yang telah ditetapkan.
Bagi para korban, pencairan tahap pertama menjadi perkembangan dalam perjuangan panjang memperoleh kembali dana yang hilang. Namun, dengan nilai restitusi yang mencapai Rp 8,06 triliun, proses pemulihan masih memerlukan langkah lanjutan untuk mengejar selisih kerugian yang belum terbayarkan.
octa.
