majalahsuaraforum.com — Komisi IV DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai kondisi hulu sungai, daerah aliran sungai (DAS), serta kegiatan reboisasi di Pulau Sumatera. Langkah ini diambil setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah Sumatera dalam sepekan terakhir.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menyampaikan bahwa rapat dengan Kementerian Kehutanan sudah diagendakan dan akan digelar pekan ini.
“Nanti pada Kamis tanggal 4 Desember pukul 14.00 WIB, kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan,” ujar Alex di Kompleks DPR/MPR, Senin (1/12/2025).
Alex menjelaskan bahwa DPR membutuhkan data komprehensif mengenai kondisi hulu dan DAS di wilayah Sumatera, termasuk angka terkait reboisasi serta alokasi anggaran. Informasi tersebut diperlukan untuk menelusuri penyebab utama terjadinya rangkaian banjir besar.
“Kami sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk mempersiapkan data terkait hulu dan daerah aliran sungai, dan juga data tentang reboisasi dan anggaran,” jelas Alex.
Ia menambahkan bahwa para anggota Komisi IV dari setiap fraksi juga tengah mengumpulkan laporan dari pemerintah daerah dan DPRD di wilayah terdampak. Masukan-masukan tersebut akan dijadikan bahan pembahasan ketika rapat dengan Menhut berlangsung.
“Sementara juga tentu kawan-kawan dari masing-masing fraksi juga akan menerima pasti dari pemerintah daerah atau dari DPRD terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah mereka masing-masing,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Alex menilai bahwa curah hujan ekstrem bukan satu-satunya penyebab terjadinya banjir besar. Ia menyoroti keberadaan kayu gelondongan yang hanyut dan viral di media sosial, yang menurutnya menjadi indikasi adanya masalah serius di wilayah hulu sungai.
“Curah hujannya sangat ekstrem. Namun, dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu ya toh, di lereng bukit yang terjadi,” ujarnya.
Dengan pemanggilan Menhut tersebut, DPR berharap memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi hulu sungai, pelaksanaan reboisasi, hingga potensi praktik pembalakan liar yang mungkin berkontribusi pada bencana banjir yang terjadi. Hasil rapat nanti diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi dan perbaikan tata kelola lingkungan di masa mendatang.
Dw.
