Majalahsuaraforum.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan bahwa proyek tersebut bukan menjadi prioritas utama, sebab pemerintah saat ini memusatkan perhatian pada delapan program strategis nasional yang telah dipaparkan Presiden.
“Berjalan, (pembangunan IKN) tetap berjalan. Cuma mungkin enggak dengan kecepatan yang mungkin dulu digembar-gemborkan,” ujar Hekal saat ditemui awak media di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (21/8).
Fokus pada Delapan Program Prioritas
Hekal menjelaskan, pemerintahan Prabowo menitikberatkan arah kebijakan pembangunan pada delapan prioritas, di antaranya:
1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Pendidikan bermutu
5. Kesehatan berkualitas
6. Penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih
7. Pertahanan semesta
8. Percepatan investasi serta perdagangan global
Menurut Hekal, penetapan prioritas tersebut bukan berarti program lain akan dihentikan. Seluruh program pembangunan tetap berjalan, hanya saja pemerintah ingin memastikan delapan agenda utama itu lebih dahulu diprioritaskan.
“Nah yang (program) lain-lain bukan dimatikan, tapi tetap didanai. Cuma kita lagi prioritaskan kepada yang delapan (program prioritas) itu dulu,” tegasnya.
Anggaran IKN dalam RAPBN 2026
Meski tidak menjadi program prioritas, pemerintah tetap menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dana yang dialokasikan mencapai Rp6,3 triliun.
“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8).
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi anggaran IKN mencapai Rp6,26 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp5,71 triliun dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis, sedangkan Rp553 miliar digunakan untuk Program Dukungan Manajemen.
Pembangunan IKN Tetap Dilanjutkan
Dengan adanya kebijakan ini, DPR menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak akan dihentikan. Hanya saja, kecepatan pembangunan tidak akan seintensif sebagaimana rencana awal yang sebelumnya banyak dipublikasikan.
Pen. Dw.
