majalahsuaraforum.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai sorotan masyarakat terhadap penetapan kelompok kesejahteraan atau desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.
Purbaya mengatakan pemerintah sedang melakukan pembenahan basis data secara menyeluruh. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan tambahan anggaran kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus melakukan pemutakhiran data melalui kegiatan sensus.
“Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Rabu (26/8/2026).
Menurut Purbaya, anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pembenahan DTSEN dan pelaksanaan sensus mencapai lebih dari Rp7 triliun. Dana tersebut diberikan setelah BPS mengajukan tambahan anggaran pada awal tahun untuk mendukung proses perbaikan data.
“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit, cukup banyak yang dimasukin ke BPS,” lanjutnya.
“Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” ungkap Purbaya.
Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemutakhiran data masyarakat. Purbaya memperkirakan sistem pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan desil akan menjadi lebih akurat dan tertata pada tahun mendatang.
“Tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di survei, tapi saya harapkan setahun depan lebih rapih,” kata dia.
Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Purbaya juga menyinggung rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.
Ia menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan final terkait penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi perekonomian serta daya beli masyarakat sebelum menentukan waktu pelaksanaannya.
“Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya, nanti kalau sudah siap yaudah kita jalankan,” pungkasnya.
Desil Bukan Ukuran Pendapatan Absolut Sebagai informasi, desil merupakan sistem pemeringkatan tingkat kesejahteraan keluarga yang terbagi dari desil 1 sebagai kelompok dengan posisi relatif paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan posisi relatif paling tinggi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan bahwa desil tidak dapat digunakan sebagai ukuran absolut untuk menentukan besaran pendapatan maupun kekayaan suatu keluarga.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia lewat keterangan tertulis.
Dengan perbaikan DTSEN dan pemutakhiran data yang sedang dilakukan, pemerintah berharap pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada tahun depan dapat menjadi lebih akurat. Data tersebut juga akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bantuan maupun subsidi.
Lan.
