majalahsuaraforum.com – Konflik internal melanda Partai Bulan Bintang (PBB) setelah muncul klaim kepemimpinan baru yang memicu polemik di tubuh partai. Pergantian posisi Ketua Umum yang melibatkan Yuri Kemal Fadlullah kini menjadi sorotan, terutama terkait keabsahan proses yang melatarbelakanginya.
Putra dari Yusril Ihza Mahendra tersebut disebut mengambil alih kursi ketua umum melalui forum Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar pada 11 Maret 2026. Namun, keputusan itu langsung menuai penolakan dari sejumlah pihak di internal partai.
Sekjen Tegaskan Forum Tidak Sah Sekretaris Jenderal DPP PBB, Ali Amran Tanjung, menilai forum MDP tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menyebut pelaksanaan MDP telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada hasil forum, tetapi juga pada pihak yang menyelenggarakannya. Ia menegaskan bahwa forum tersebut tidak diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagaimana mestinya.
“Masalah utamanya bukan sekadar soal siapa yang terpilih melainkan siapa yang menyelenggarakan forum itu,” tegasnya.
Digelar Tanpa Mandat DPP Ali Amran menjelaskan bahwa MDP yang memutuskan pergantian ketua umum tidak diselenggarakan oleh DPP, melainkan hanya oleh dua pengurus wilayah. Mereka adalah Abdul Bari Al Katiri dari DPW PBB DKI Jakarta dan Kasbiransyah dari DPW PBB Bangka Belitung.
Padahal, sesuai aturan organisasi yang tertuang dalam AD/ART hasil muktamar, forum strategis seperti MDP harus berada di bawah kendali DPP. Hal inilah yang menjadi dasar penolakan terhadap hasil forum tersebut.
Ketua Umum Lama Digantikan Secara Kontroversial Dalam forum tersebut, posisi Ketua Umum sebelumnya, Gugum Ridho Putra, dinyatakan digantikan. Namun, keputusan ini dinilai cacat prosedur oleh kubu yang menolak, sehingga memunculkan potensi dualisme kepemimpinan di tubuh partai.
Situasi ini dikhawatirkan dapat memperkeruh kondisi internal PBB jika tidak segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah.
Potensi Konflik Berkepanjangan Kisruh ini menunjukkan adanya ketegangan serius dalam struktur internal partai. Perbedaan pandangan terkait legalitas forum dan kepemimpinan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan jika tidak segera ditangani secara institusional.
Pihak internal partai diharapkan dapat menempuh jalur organisasi sesuai aturan yang berlaku untuk menjaga stabilitas dan soliditas PBB ke depan.
Dw.
