foto istimewa
majalahsuaraforum.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pemegang konsesi pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak merealisasikan kegiatan usaha secara nyata. Ia mengingatkan bahwa izin yang telah diberikan tidak boleh dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun tanpa memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat.
Prabowo bahkan telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi pertambangan apabila selama lebih dari dua tahun tidak terdapat aktivitas nyata. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan dan keseriusan dalam menjalankan usaha.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti apakah pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi itu benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya,” ungkapnya.
Prabowo Soroti Konsesi yang Terbengkalai Puluhan Tahun
Presiden mengungkapkan bahwa masih terdapat konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, sejumlah izin pengelolaan sumber daya alam tersebut disebut tidak menunjukkan perkembangan berarti selama puluhan tahun.
“Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sudah kita tertibkan,” ungkapnya.
Prabowo menduga, sebagian pengusaha pada masa lalu mengajukan konsesi bukan karena memiliki kemampuan teknis atau kesiapan untuk mengembangkan pertambangan. Sebaliknya, izin tersebut diduga dimanfaatkan untuk kepentingan spekulasi bisnis.
“Mungkin dulu, para pengusaha tertentu berspekulasi dengan meminta konsesi. Mereka bukan ahli tambang, mereka tidak mengerti operasi tambang, tetapi meminta konsesi begitu saja. Setelah diberikan, konsesi itu digunakan entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa-bursa. Pada akhirnya, kita juga rugi sebagai bangsa karena selama puluhan tahun konsesi itu tidak dikerjakan,” jelasnya.
Menurut Prabowo, konsesi yang tidak diikuti kegiatan usaha yang jelas dapat menghambat pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi tersebut juga berpotensi merugikan negara karena kekayaan alam yang seharusnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak dikelola secara maksimal.
Karena itu, pemerintah akan memperketat evaluasi terhadap perusahaan yang sudah mendapatkan izin, tetapi belum menunjukkan aktivitas nyata. Pemegang konsesi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut terancam kehilangan hak pengelolaannya.
“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegas Prabowo.
Proyek Blok Masela Jadi Contoh Konsesi yang Berlarut-larut
Salah satu proyek yang disoroti Prabowo adalah pengembangan gas alam Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Proyek yang dikelola perusahaan energi asal Jepang, INPEX, tersebut telah melalui proses pengembangan panjang sejak kontrak pengelolaannya dimulai pada 1998.
Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi sekitar USD20 miliar dan direncanakan mencakup pembangunan fasilitas produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Prabowo menilai lamanya proses pengembangan proyek tersebut perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, penguasaan konsesi dalam jangka waktu panjang harus diikuti dengan realisasi kegiatan yang jelas agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ada konsesi 28 tahun di Maluku, Masela. 28 tahun tidak dikerjakan,” ceritanya.
Presiden juga menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke Jepang dan bertemu langsung dengan sejumlah tokoh serta pimpinan perusahaan energi yang terlibat dalam proyek tersebut.
Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku menanyakan keseriusan pihak Jepang, khususnya INPEX, dalam melanjutkan pengembangan Blok Masela. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan pencabutan hak pengelolaan apabila proyek tersebut tidak lagi memiliki kepastian pelaksanaan.
“Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat, saya tanya dengan sopan. Sebagai Presiden, saya harus sopan. Saya bertanya dengan baik, ‘Yang Mulia, apakah pihak Jepang, pihak INPEX, masih tertarik mengerjakan proyek ini? Kalau tidak, terpaksa kami harus mencabutnya,” jelasnya.
Prabowo Tekankan Kepentingan Rakyat dan Percepatan Investasi
Prabowo menegaskan bahwa persoalan konsesi bukan hanya menyangkut hubungan antara pemerintah dan investor. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, serta kesempatan ekonomi. Investasi yang produktif dinilai dapat membuka peluang tersebut apabila proyek dijalankan secara serius dan sesuai rencana.
Oleh karena itu, pemerintah menginginkan agar konsesi yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan, bukan sekadar dikuasai tanpa kepastian pelaksanaan.
Terkait proyek Blok Masela, Prabowo menyebut pihak INPEX telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan proyek. Meski demikian, ia menegaskan bahwa realisasi komitmen tersebut masih perlu dilihat perkembangannya.
“Rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah. Insya Allah, pihak INPEX yang hadir kemarin telah berjanji bahwa dalam enam bulan kegiatan proyek sudah akan dimulai. Ya, kita lihat saja nanti,” ujarnya.
Pemerintah kini menekankan pentingnya evaluasi terhadap konsesi pertambangan dan sumber daya alam yang tidak produktif. Melalui instruksi kepada Menteri ESDM, Prabowo berharap izin pengelolaan dapat diberikan dan dipertahankan oleh pihak yang benar-benar mampu menjalankan kegiatan usaha, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa.
dw.
