majalahsuaraforum.com – Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha. Penanganan kasus tersebut tidak hanya melalui sanksi administratif, tetapi juga dapat dilanjutkan ke proses pidana apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, menekankan bahwa setiap perusahaan yang diduga terlibat dalam peristiwa karhutla harus menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak.
“Terkait temuan mengenai korporasi yang diduga terlibat, Kementerian Kehutanan dan Polri bekerja sama dengan BNPB serta pemerintah daerah, telah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam kejadian karhutla,” kata Sugiono di Kantor Kemenko PMK, Kamis (22/10/2026).
Sugiono menjelaskan, penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab dapat diproses berdasarkan bukti dan aturan hukum.
Ia juga menilai bahwa sanksi administratif hingga pencabutan izin merupakan tindakan yang layak apabila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran.
“Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Sejumlah langkah yang telah diambil kepolisian dan Kementerian Kehutanan, mulai dari tindakan administratif hingga kemungkinan pencabutan izin perusahaan, menurut saya merupakan langkah yang setimpal,” ujarnya.
Kemenhut Perluas Penindakan terhadap Perusahaan
Langkah yang disampaikan Sugiono sejalan dengan kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang memperluas penindakan terhadap perusahaan pemegang izin kehutanan yang diduga berkaitan dengan karhutla.
Selain menghentikan kegiatan yang melanggar ketentuan, pemerintah juga menekankan pentingnya pemulihan ekosistem hutan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Sebelumnya, Kemenhut mengumumkan pembekuan izin terhadap enam perusahaan yang berkaitan dengan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut, total sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif dengan cakupan konsesi mencapai 1,93 juta hektare.
Enam perusahaan yang dikenai pembekuan izin tersebut adalah:
1. PT Hasil Kalimantan Jaya.
2. PT Taiyoung Enggreen.
3. PT Hutan Produksi Lestari.
4. PT Ramang Agro Lestari.
5. PT Puspa Warna Cemerlang.
6. PT Sinergi Hutan Sejati.
Sanksi yang diberikan tidak hanya berupa pembekuan izin, tetapi juga disertai kewajiban untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan. Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kawasan yang terdampak kebakaran.
Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan bahwa penegakan hukum dalam perkara karhutla harus berlaku bagi seluruh pihak, termasuk perusahaan besar. Menurutnya, penindakan tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil yang terlibat dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan.
“Penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak saja mengena kepada orang-orang kecil, petani-petani kecil, tetapi juga kepada korporasi,” kata Raja Juli, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kementerian Kehutanan.
Sebanyak 125 Subjek Hukum Diproses terkait Karhutla
Selain pemberian sanksi administratif, penegakan hukum melalui jalur pidana juga terus berjalan. Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa hingga 19 Oktober 2026, terdapat 125 subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, yang sedang diproses terkait dugaan tindak pidana karhutla.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 subjek hukum masih berada dalam tahap penyelidikan, sedangkan 79 lainnya telah memasuki tahap penyidikan.
Dalam perkembangan penanganan perkara, satu korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, dua korporasi lainnya telah mencapai tahap P-22, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.
Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus karhutla tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi administratif, tetapi juga mencakup proses hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pemulihan Lingkungan Menjadi Bagian Penting Penegakan Hukum
Penindakan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemberian sanksi administratif harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan.
Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum juga perlu dilanjutkan agar pertanggungjawaban tidak berhenti pada pembekuan izin atau sanksi administratif semata.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan hutan, mencegah terulangnya kebakaran, serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup.
Penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat upaya pemulihan ekosistem di wilayah yang terdampak karhutla.
dw.
