Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Pemerintah pusat mempercepat proses rekonsiliasi setelah konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sejumlah kementerian dan lembaga dilibatkan untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak dapat segera dilakukan.
Dalam proses tersebut, pemerintah menempatkan kecepatan sekaligus ketepatan data sebagai perhatian utama. Pengumpulan data yang akurat dinilai penting agar seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara tepat dan proses rekonsiliasi tidak mengalami hambatan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan, percepatan pengumpulan data menjadi bagian penting agar tahapan rekonsiliasi pascakonflik di Jayawijaya dapat segera dilaksanakan.
“Kecepatan mengumpulkan data dan jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama lagi untuk proses rekonsiliasi. Semua instansi kementerian berfokus pada isu dan satu data, yakni sesuai surat masuk Bupati Jayawijaya,” kata Djamari dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu (13/9/2026).
Upaya tersebut dibahas pemerintah dalam rapat koordinasi II yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Rapat lintas sektor itu berlangsung di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Djamari menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran sesuai dengan tugas serta bidang masing-masing.
Penanganan pascakonflik tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga mencakup pemulihan berbagai sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat konflik. Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian antara lain gedung pendidikan, tempat ibadah, jembatan, serta fasilitas umum lainnya.
Akurasi Data Menjadi Perhatian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya memastikan data yang digunakan dalam proses rekonsiliasi benar-benar akurat.
Menurut Pratikno, proses pendataan perlu dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antara dinas teknis di tingkat provinsi dengan pemerintah kabupaten. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan dan penanganan yang diberikan pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru.
“Data ini harus diperoleh melalui kerja sama dinas teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujar Pratikno.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan apresiasi terhadap kementerian dan lembaga yang telah terlibat secara langsung dalam upaya penanganan pascakonflik.
Ribka memastikan pihaknya siap memberikan dukungan untuk mempercepat proses rekonsiliasi di Kabupaten Jayawijaya. Ia juga meminta Kementerian Sosial turut memberikan perhatian kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat konflik.
Ribka meminta adanya pemberian santunan sosial kepada keluarga korban. Menurutnya, bantuan tersebut diperlukan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat yang terdampak konflik.
Bupati Minta Masyarakat Bersabar Bupati Jayawijaya Atenius Murip meminta masyarakat untuk tetap bersabar sembari menunggu seluruh proses rekonsiliasi yang tengah dipersiapkan pemerintah pusat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan agar setiap tahapan yang sedang berjalan dapat segera diselesaikan sehingga penanganan terhadap masyarakat Jayawijaya dapat dilakukan tanpa harus menunggu terlalu lama.
“Kami berharap dalam proses dan tahapan ini rakyat Jayawijaya agar tetap sabar dan mendoakan segala proses yang berjalan cepat di pusat,” ujar Atenius.
Sementara itu, Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang dinilainya menunjukkan keseriusan dalam menangani kondisi Wamena setelah konflik yang terjadi pada Mei lalu.
Lucky menilai komitmen pemerintah tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan penanganan di lapangan. Ia berharap seluruh langkah yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan dampak konflik, tetapi juga dapat menjadi upaya untuk mencegah munculnya konflik susulan.
“Kami berpesan agar data yang dibutuhkan segera ditindaklanjuti secepatnya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder teknis tingkat kabupaten,” katanya.
Dw.
