majalahsuaraforum.com – BPJS Kesehatan menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika tidak ada langkah penyelamatan atau intervensi dari pemerintah, lembaga tersebut berpotensi mengalami gagal bayar mulai Juli 2027 akibat terus membesarnya selisih antara penerimaan iuran dan kewajiban pembayaran layanan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa beban pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan saat ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Setiap hari, lembaga tersebut memproses sekitar dua juta transaksi layanan kesehatan yang harus dibayarkan kepada fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.
Menurut Prihati, total nilai pembayaran klaim mencapai sekitar Rp500 miliar setiap hari. Jika diakumulasikan dalam satu bulan, jumlahnya berkisar antara Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun.
Di sisi lain, penerimaan iuran peserta yang masuk ke BPJS Kesehatan hanya berada di kisaran Rp14 triliun per bulan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya defisit rutin sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
“Kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun,” kata Prihati dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Tekanan Keuangan Berlangsung Sejak 2018 Prihati menjelaskan bahwa persoalan ketidakseimbangan keuangan sebenarnya bukan hal baru bagi BPJS Kesehatan. Tekanan terhadap kondisi keuangan telah dirasakan sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga sekarang.
Peningkatan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat menyebabkan nilai klaim yang harus dibayarkan terus bertambah, sementara pertumbuhan penerimaan iuran belum mampu mengimbangi kenaikan tersebut.
Saat ini, rasio klaim BPJS Kesehatan telah mencapai 108,72 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa total biaya klaim yang dibayarkan sudah melampaui jumlah iuran yang diterima dari peserta.
Menurut Prihati, kondisi tersebut menjadi sinyal serius yang harus segera mendapatkan perhatian agar tidak berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan nasional.
“Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 apabila tidak ada intervensi bapak/ibu sekalian,” ujar Prihati.
Menunggu Regulasi Pemerintah Meski menghadapi tekanan keuangan yang cukup berat, BPJS Kesehatan masih berharap terdapat solusi yang dapat memperkuat kondisi keuangan lembaga tersebut.
Salah satu harapan yang disampaikan adalah percepatan penerbitan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan pencatatan keuangan dan dukungan terhadap keberlanjutan program JKN.
Prihati menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan aturan yang akan mengubah mekanisme pencatatan dari defisit aset menjadi defisit aset neto. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu memperbaiki posisi keuangan BPJS Kesehatan.
“Semoga ini segera ditandatangani PP Alma Pak, yang menyebutkan dan merubah dari defisit aset menjadi defisit aset neto dan kalau sudah ditandatangani, moga-moga Juli Pak, cair Pak,” katanya.
Harapkan Dukungan Pemerintah dan DPR BPJS Kesehatan berharap dukungan dari pemerintah dan DPR dapat segera diwujudkan agar kondisi keuangan lembaga tetap terjaga dan pelayanan kepada peserta JKN tidak mengalami gangguan di masa mendatang.
Dengan jumlah peserta yang sangat besar dan peran strategis dalam sistem kesehatan nasional, keberlangsungan pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.
Karena itu, langkah-langkah perbaikan dan kebijakan pendukung dinilai perlu segera dilakukan guna mengantisipasi risiko gagal bayar yang diproyeksikan dapat terjadi mulai pertengahan tahun 2027.
Dw.
