majalahsuaraforum.com – Sikap Partai Gerindra yang tidak memasukkan nama Gibran Rakabuming Raka dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto untuk periode kedua pada Pilpres 2029 dinilai sebagai sinyal adanya keretakan hubungan politik.
Langkah ini dianggap sebagai tanda bahwa Gerindra tidak ingin lagi berada di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam menentukan sosok pendamping Prabowo pada kontestasi politik mendatang.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyebut keputusan Gerindra tersebut merupakan simbol bahwa partai itu ingin menunjukkan kemandirian dan tidak mau lagi “didikte” oleh Jokowi dalam agenda politik 2029.
Gerindra Dinilai Ingin Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi Menurut Efriza, sikap Gerindra juga bisa dibaca sebagai pesan bahwa Prabowo mulai merasa terganggu dengan persepsi publik yang menilai dirinya tidak sepenuhnya mandiri sebagai presiden.
“Sikap Gerindra juga ditengarai sebagai simbol di pemerintahan, bahwa Prabowo jengah kerap direcoki oleh Jokowi, dan dipersepsilan Prabowo sebagai presiden tidak mandiri, bahkan dianggap kemenangan Prabowo karena Jokowi. Ini menunjukkan sudah adanya perbedaan kepentingan, maupun sikap, meski Pilpres masih jauh,” tutur Efriza, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan bahwa Gerindra ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki kekuatan politik sendiri tanpa harus terus bergantung pada pengaruh Jokowi.
Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan popularitas serta elektabilitas partai menjelang Pilpres mendatang.
“Sekaligus ini menunjukkan, Gerindra dan Prabowo, sudah menginginkan lepas dari bayang-bayang Jokowi, dan ingin mandiri,” jelasnya.
Citra Jokowi dan Keluarga Dinilai Sedang Negatif Efriza juga menilai upaya Gerindra untuk menjaga jarak dari keluarga Jokowi merupakan sesuatu yang rasional. Hal itu karena citra Jokowi dan keluarganya disebut sedang menurun di mata publik akibat berbagai isu yang berkembang, termasuk dugaan kasus korupsi yang menyeret nama mantan Wali Kota Solo tersebut.
Ia bahkan menyebut Jokowi menyadari bahwa Gibran akan sulit “dijual” pada Pilpres 2029, terutama setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
“Bahkan, Jokowi menyadari Gibran sulit untuk ‘dijual’ pada 2029 mendatang, karena ia tidak lagi punya pengaruh pasca purnatugas sebagai presiden,” tegas Efriza.
Jokowi Disebut Membutuhkan Prabowo untuk Menopang Kans Gibran Lebih lanjut, Efriza menyampaikan bahwa Jokowi dinilai tengah berupaya “membonceng” popularitas Prabowo agar peluang politik Gibran tetap terbuka.
“Jokowi jelas menunjukkan sedang berupaya ‘membonceng’ popularitas dan elektabilitas dari Prabowo sebagai Presiden, sebab jika tanpa berpasangan dengan Prabowo maka Gibran tidak punya kans untuk menang melawan petahana presiden apalagi Gibran punya noda berupa ‘cacat etik’,” lanjutnya.
Menurut Efriza, Jokowi memiliki kepentingan besar untuk kembali menduetkan Gibran bersama Prabowo di Pilpres 2029. Jika skenario itu berhasil, Jokowi disebut dapat membuka jalan politik bagi anak bungsunya, Kaesang Pangarep.
Pilpres 2029 Dinilai Jadi Titik Penentu Pamor Jokowi Efriza menilai, apabila Gibran gagal diusung atau tidak memenangkan Pilpres 2029, maka hal itu dapat menjadi awal meredupnya pengaruh politik Jokowi di tingkat nasional.
“Artinya Jokowi ingin mengupayakan kekuasaan eksekutif tetap berada ditangan Jokowi dan keluarga. Jika Gibran tak menang, apalagi gagal diusung, maka Pilpres 2029 adalah permulaan dari tenggelamnya pamor Jokowi dari panggung kancah politik nasional,” tuturnya.
Selain itu, ia menilai nama Prabowo juga dimanfaatkan Jokowi untuk mendongkrak simpati publik demi meningkatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Artinya, Jokowi saat ini yang sudah menurun drastis pengaruhnya pasca tak lagi menjabat sebagai presiden, menggunakan nama Prabowo agar Jokowi dan keluarganya tetap bisa populer dan meraih simpatik masyarakat,” pungkasnya.
Dw.
