majalahsuaraforum.com – Penyesuaian harga LPG nonsubsidi dinilai dapat memicu pergeseran pola konsumsi masyarakat ke LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi terlampauinya kuota subsidi yang telah ditetapkan pemerintah dalam anggaran nasional.
Pengamat energi, Abra Talattov, menilai bahwa perubahan harga energi, baik untuk LPG maupun bahan bakar minyak nonsubsidi, merupakan dampak yang tidak terpisahkan dari perkembangan harga minyak mentah di pasar global.
“Melihat perkembangan harga minyak mentah dunia, tentu komoditas energi ini, khususnya BBM maupun LPG, tidak bisa dihindari untuk mengalami koreksi harga, terutama untuk produk nonsubsidi,” ujar Abra di Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, kenaikan harga pada produk nonsubsidi berpotensi memperlebar selisih harga dengan produk subsidi. Hal tersebut dapat mendorong konsumen yang sebelumnya menggunakan LPG nonsubsidi untuk beralih ke LPG subsidi.
“Ketika harga LPG nonsubsidi naik, tentu ada potensi peralihan dari konsumen non-subsidi ke subsidi,” katanya.
Abra menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif agar distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran. Ia menilai sistem distribusi yang selama ini masih bersifat terbuka menjadi salah satu faktor yang harus segera dibenahi.
“Pemerintah perlu mempercepat penyaluran subsidi agar lebih targeted. Selama ini distribusinya masih terbuka,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abra mengingatkan bahwa kuota LPG subsidi yang telah ditetapkan memiliki batas tertentu. Jika terjadi lonjakan konsumsi akibat migrasi pengguna dari LPG nonsubsidi, maka risiko kelebihan kuota akan semakin besar.
“Kuota LPG subsidi itu ada batasnya, sekitar 8,3 juta metrik ton. Kalau terjadi shifting konsumsi, maka risiko over kuota harus diantisipasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila realisasi penggunaan LPG subsidi melebihi kuota, maka dampaknya tidak hanya terasa pada sisi distribusi energi, tetapi juga akan membebani anggaran negara melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi.
“Over kuota berarti pemerintah harus menanggung tambahan subsidi dan kompensasi energi yang lebih besar,” tegas Abra.
Di tengah tekanan inflasi harga kebutuhan pokok, Abra memperkirakan potensi perpindahan konsumen ke LPG subsidi dapat berada pada kisaran 5 hingga 10 persen. Menurutnya, masyarakat akan semakin sensitif terhadap setiap kenaikan harga energi, terutama jika perbedaan harga antara LPG subsidi dan nonsubsidi semakin lebar.
“Kalau disparitas harga semakin lebar, peralihan konsumen bisa mencapai 5 sampai 10%,” pungkasnya.
Lan.
