majalahsuaraforum.com — Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja tertutup bersama jajaran pimpinan pertahanan negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut membahas secara mendalam rencana kerja strategis dan anggaran pertahanan untuk tahun 2026.
Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta seluruh pimpinan tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk para kepala staf angkatan.
Agenda utama rapat difokuskan pada pemetaan kebijakan pertahanan nasional ke depan, dengan mempertimbangkan dinamika strategis dan kebutuhan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).
Rapat Digelar Tertutup Demi Kerahasiaan Negara Karena materi yang dibahas dinilai memiliki tingkat sensitivitas tinggi, pimpinan Komisi I DPR RI memutuskan rapat dilakukan secara tertutup, tanpa akses publik maupun media.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil lantaran pembahasan berkaitan langsung dengan kepentingan strategis negara.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” ujar Utut saat membuka rapat, dikutip dari Antara.
Sebagai bagian dari prosedur pengamanan, sterilisasi ruang rapat diberlakukan secara ketat. Hanya peserta resmi yang diizinkan berada di dalam ruangan, termasuk anggota Komisi I DPR RI, pejabat Kementerian Pertahanan, serta unsur pimpinan TNI.
Seluruh Kepala Staf Angkatan Hadir Lengkap Rapat ini mencerminkan soliditas jajaran pertahanan nasional dengan kehadiran lengkap seluruh kepala staf angkatan, yakni:
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD): Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU): Marsekal TNI Tonny Harjono
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL): Laksamana TNI Muhammad Ali
Kehadiran seluruh pimpinan angkatan dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas matra dalam perencanaan pertahanan jangka menengah dan panjang.
Evaluasi Kinerja Pertahanan Sepanjang 2025 Selain membahas rencana kerja tahun 2026, rapat kerja tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi terhadap kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI sepanjang tahun anggaran 2025.
Evaluasi ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran pertahanan berjalan tepat sasaran, sejalan dengan target modernisasi alutsista, peningkatan kesiapan tempur, serta penguatan profesionalisme prajurit.
Dari sisi parlemen, Utut Adianto memastikan rapat telah memenuhi ketentuan kuorum. Tercatat 29 anggota Komisi I DPR RI hadir dan mewakili seluruh fraksi partai politik.
Dengan terpenuhinya kuorum, setiap rekomendasi maupun kesimpulan rapat dinilai memiliki legitimasi politik yang kuat sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan di sektor pertahanan negara.
Hil.
