majalahsuaraforum.com – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi wilayah Sumatera pascabencana, dengan perhatian khusus diarahkan ke Provinsi Aceh.
Upaya percepatan tersebut menjadi salah satu topik utama dalam Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang digelar di The Alana Hotel & Conference Center, Sentul, Bogor. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Januari 2026.
Pemantapan Program Strategis 2026 Kick Off Meeting tersebut diselenggarakan untuk memantapkan pelaksanaan berbagai program strategis Ditjen Bina Adwil Kemendagri sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, terutama di daerah terdampak bencana.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 harus diarahkan pada pencapaian kinerja yang terukur dan berdampak luas, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.
Dorong Inovasi dan Dampak Nyata Safrizal menginstruksikan seluruh jajaran Ditjen Bina Adwil agar tidak terjebak pada pola kerja yang hanya berfokus pada rapat dan perjalanan dinas. Ia meminta adanya terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan orientasi kuat pada pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja program.
“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Safrizal, pendekatan berbasis data menjadi kunci agar kebijakan dan program rehabilitasi pascabencana dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan, khususnya di wilayah Aceh yang terdampak cukup signifikan.
Sinergi Pusat dan Daerah Percepatan rehabilitasi pascabencana di Aceh juga menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ditjen Bina Adwil Kemendagri menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar proses pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta tata kelola wilayah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Dw.
