majalahsuaraforum.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa tidak ada praktik matahari kembar atau dualisme kepemimpinan di internal Partai Demokrat. Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons berbagai spekulasi yang berkembang usai pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam forum internal partai pada Senin malam (12/1/2026).
Menurut Dede, pernyataan SBY kerap disalahartikan oleh publik, padahal konteksnya jelas berada dalam ruang internal partai dan bersifat penguatan kepemimpinan ketua umum.
“Itu kan dalam acara internal Partai Demokrat ya dan kita harus selalu menyampaikan walaupun Bapak sudah tidak lagi dalam tanda arti berada di dalam partai, tetapi beliau kan hanya sebagai mentor,” katanya kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Penegasan Satu Jalur Kepemimpinan Dede menjelaskan bahwa pernyataan SBY justru menegaskan bahwa seluruh keputusan strategis Partai Demokrat hanya berada di bawah kewenangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum.
Ia menilai, pesan tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak lain yang mengambil atau mengklaim kewenangan pengambilan keputusan partai di luar struktur resmi.
“Jadi konteksnya sih itu matahari kembar, maksudnya adalah agar kita berbicaranya tetap satu komando, satu komandonya ketua umum,” ungkapnya.
Dengan demikian, Dede menegaskan bahwa isu adanya pusat kekuasaan lain di tubuh Demokrat tidak berdasar dan bertentangan dengan realitas organisasi partai.
Enggan Bahas Sikap Demokrat soal Pilkada Di sisi lain, Dede memilih tidak memberikan penjelasan panjang ketika ditanya mengenai perubahan sikap Demokrat yang kini mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Padahal, pada masa pemerintahan SBY, Demokrat justru menjadi salah satu partai yang menggagalkan wacana tersebut.
“Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan yaitu masalah rehabilitasi terhadap bencana di Sumatera yang mendagri sudah ditunjuk sebagai kepala ketua satgasnya,” ucapnya.
Menurut Dede, fokus utama pemerintah dan partai politik saat ini adalah penanganan dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatera, bukan polemik mengenai mekanisme pilkada.
Dw.
