majalahsuaraforum.com – Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menggelar rapat tertutup untuk membahas persoalan subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Rapat tersebut dilakukan secara tertutup karena membahas sejumlah kebijakan strategis, dan berlangsung selama sekitar 2,5 jam, mulai pukul 10.55 WIB hingga 13.20 WIB.
Pemerintah Temukan Subsidi Masih Salah Sasaran Usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah peningkatan efisiensi penyaluran subsidi, terutama menyangkut ketepatan sasaran.
Hasil analisis pemerintah menunjukkan masih terdapat kendala serius dalam desain dan distribusi subsidi, termasuk temuan bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi sangat tinggi masih menerima subsidi.
“Kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dalam hal subsidi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Subsidi Orang Kaya Akan Dikurangi Signifikan Menindaklanjuti temuan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan desain ulang strategi penyaluran subsidi dalam dua tahun ke depan agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, subsidi bagi kelompok masyarakat desil 8, 9, dan 10 atau kelompok ekonomi atas akan dikurangi secara signifikan, dan anggarannya akan dialihkan kepada masyarakat miskin di desil 1 hingga 4.
“Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macem-macem karena melibatkan juga BUMN-BUMN dan Danantara,” jelas Purbaya.
Danantara Dorong Penyempurnaan Subsidi dan Kompensasi Sejalan dengan Pemerintah, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa rapat tersebut juga membahas penyempurnaan skema subsidi dan kompensasi ke depan agar lebih adil dan tepat sasaran.
“Untuk lebih menyempurnakan juga agar kalau subsidi dan kompensasi itu lebih adil, lebih tepat sasaran, dan bagaimana kalau dari BUMN ini kita lebih mengefisienkan,” ujar Rosan.
Skema Kompensasi Pupuk Dirombak agar Lebih Efisien Rosan memberikan contoh konkret efisiensi kebijakan melalui perubahan skema kompensasi pupuk. Sebelumnya, kompensasi diberikan dengan skema cost plus, yakni pergantian biaya produksi ditambah margin tertentu.
Kini, pemerintah melakukan transformasi kebijakan dengan menyesuaikan kompensasi berdasarkan harga pasar, sehingga dinilai lebih adil dan efisien.
“Kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen itu. Itu coba terus kita lakukan sehingga tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat yang berhak dan membutuhkan tapi di saat bersamaan kompensasi juga bisa ikut turunnya lebih efisien,” jelasnya.
Peran Strategis Danantara dalam Penugasan BUMN Rosan menegaskan bahwa Danantara memiliki peran strategis dalam menaungi BUMN yang mendapatkan penugasan menjalankan Public Service Obligation (PSO) di sektor vital, seperti transportasi dan energi.
Ia juga menilai bahwa sinergi antara Danantara dan Kementerian Keuangan dalam mengelola subsidi dan kompensasi berjalan dengan sangat baik, termasuk dalam hal pembayaran kepada BUMN pelaksana PSO.
“Bersama dengan Kementerian Keuangan juga sangat-sangat baik karena pembayaran kompensasi dan subsidi itu sekarang sudah lebih sangat baik. Dan juga sangat membantu BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa PSO yang memang harus kami laksanakan Pak,” ujar Rosan.
Lan.
