majalahsuaraforum.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan berada di kisaran Rp174 triliun. Proyeksi tersebut merupakan hasil pembahasan awal bersama pemerintah dan nantinya akan diputuskan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa penurunan anggaran dibandingkan proyeksi sebelumnya didasarkan pada perhitungan kebutuhan pelaksanaan program yang lebih realistis.
“Kalau MBG pasti turun,” kata Said kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Senin (6/7/2026).
Menurut Said, salah satu faktor utama yang memengaruhi perubahan anggaran adalah penyesuaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dioperasikan pada tahun depan.
Ia menyebut kebutuhan SPPG diperkirakan hanya sekitar 21.000 lokasi, lebih rendah dibandingkan rencana awal yang mencapai 27.000 lokasi.
Selain itu, pemerintah juga akan mengubah fokus sasaran penerima manfaat program. Mulai 2027, MBG diprioritaskan untuk peserta didik, sementara program penanganan stunting dan dukungan bagi ibu hamil akan dibiayai melalui anggaran Kementerian Kesehatan.
“Yang pertama kita ingin melihat dahulu dari 27.000 lokasi SPPG, seharusnya itu 21.000 kebutuhannya. Oke, satu,” kata politisi PDIP tersebut.
“Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita, sehingga (berdasarkan) hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun,” imbuhnya.
Said menambahkan bahwa angka tersebut masih berupa proyeksi dan belum menjadi keputusan final. Besaran anggaran akan ditetapkan setelah DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RAPBN 2027 yang dijadwalkan rampung pada September 2026.
“Diketoknya nanti pada bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga tidak laku. Masa Banggar sendiri yang mengetok? Seharusnya sama pemerintah,” katanya.
Apabila nantinya disetujui dalam RAPBN 2027, anggaran program MBG akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan serta jumlah penerima manfaat yang telah ditetapkan. Pemerintah dan DPR masih akan membahas rincian alokasi anggaran tersebut sebelum resmi dimasukkan ke dalam APBN 2027.
Lan.
