majalahsuaraforum.com – Amerika Serikat (AS) meningkatkan tekanan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar secara resmi menyetujui rancangan resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusung Presiden Donald Trump. AS bahkan memperingatkan bahwa Palestina dapat menghadapi “konsekuensi serius” jika resolusi itu tidak disepakati.
Langkah Washington ini muncul di tengah langkah Rusia yang mengajukan teks tandingan mengenai Gaza kepada DK PBB. Salinan dokumen yang dilihat oleh kantor berita Reuters menunjukkan bahwa proposal Moskow itu menantang sejumlah ketentuan dalam rancangan resolusi milik Amerika Serikat.
Seorang juru bicara misi AS untuk PBB menyampaikan bahwa upaya negara mana pun untuk menghambat resolusi Washington justru dapat memperburuk keadaan di Gaza.
Menurutnya, “upaya untuk menimbulkan perpecahan” terkait rancangan tersebut akan berakibat pada “konsekuensi yang serius, nyata, dan sepenuhnya dapat dihindari” bagi masyarakat Palestina, terutama jika gencatan senjata kembali gagal sementara Israel melanjutkan operasi militernya.
Rancangan Resolusi AS: Dewan Perdamaian dan Mandat Dua Tahun Rancangan resolusi AS telah resmi diedarkan kepada 15 anggota DK PBB sejak pekan lalu untuk dibahas lebih lanjut, baik dari sisi redaksi maupun substansi. Draf yang dilihat kantor berita AFP menunjukkan beberapa poin penting.
Salah satu poin utama adalah pemberian mandat selama dua tahun berlaku hingga akhir 2027 kepada sebuah pemerintahan transisi di Gaza yang akan dikenal sebagai “Dewan Perdamaian”. Badan ini direncanakan berada di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Selain itu, rancangan tersebut mengizinkan negara-negara anggota PBB untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Pasukan ini akan memiliki sejumlah tugas, termasuk:
menonaktifkan secara permanen senjata milik kelompok bersenjata non-negara,
memberikan perlindungan bagi warga sipil, membuka dan mengamankan jalur bantuan kemanusiaan.
ISF juga direncanakan bekerja sama dengan Israel, Mesir, serta unit kepolisian Palestina yang baru dibentuk untuk menjaga keamanan perbatasan dan mengawasi proses demiliterisasi wilayah Gaza.
Rusia Ajukan Teks Alternatif Di sisi lain, Rusia mengajukan dokumen balasan yang disebut-sebut berbeda secara prinsipil dari rancangan AS. Langkah Moskow ini memperlihatkan adanya perpecahan di antara anggota tetap DK PBB mengenai bagaimana konflik Gaza seharusnya ditangani ke depan.
Proposal Rusia tersebut, menurut laporan Reuters, menjadi penantang langsung bagi rancangan Washington dan berpotensi memperlambat tercapainya konsensus di meja Dewan Keamanan.
Red.
