Majalahsuaraforum.com – Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, Ketua Komisi III DPR RI ke-7, Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan)
Dalam kehidupan berbangsa saat ini, masih banyak persoalan yang menunjukkan tatanan kebangsaan belum berjalan secara ideal. Menyadari hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konsolidasi di berbagai bidang—politik, ekonomi, hingga ketahanan nasional—untuk menciptakan harmoni baru dalam kehidupan bersama.
Tantangan yang Dihadapi
Beberapa indikator ketidakidealan yang mencuat di ruang publik antara lain:
Masyarakat yang semakin terbelah akibat residu pemilu.
Kinerja ekonomi yang menurun dan memicu kekecewaan.
Kasus korupsi yang makin marak dengan nilai besar, namun penegakan hukum dinilai belum adil.
Kolusi aparat dengan oligarki serta perilaku tidak pantas sejumlah politisi.
Protes masyarakat terkait kebijakan pemerintah daerah, misalnya kenaikan pajak.Kondisi ini menegaskan perlunya langkah korektif dan konsolidatif dari pemerintah.
Langkah Konsolidasi Presiden Prabowo
Dalam sebulan terakhir, Presiden telah melakukan tiga langkah besar:
1. Konsolidasi Geopolitik Nasional
Presiden menginisiasi rekonsiliasi politik, termasuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong serta amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
2. Konsolidasi Geoekonomi
Meluncurkan Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa dan mengundang pelaku usaha dalam forum KADIN di Magelang. Sebelumnya, Presiden juga memperkuat BUMN melalui pembentukan Danantara. Ia memperkenalkan konsep Serakahnomics dan gagasan Indonesia Incorporated untuk membangun ekonomi nasional yang lebih sehat.
3. Konsolidasi Geostrategis
Menata ulang postur TNI dengan membentuk satuan serta jabatan baru, ditandai gelar pasukan di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat.
Perlunya Pembaruan Konstitusi dan Partai Politik
Langkah-langkah konsolidasi tersebut idealnya berlanjut dengan pembaruan konstitusi melalui amandemen kelima UUD 1945. Hal ini penting agar sistem pemerintahan mampu lebih efektif menyejahterakan rakyat dan menekan praktik KKN.
Selain itu, partai politik perlu diperkuat kembali sebagai sokoguru demokrasi. Biaya politik yang tinggi telah menjebak partai dalam lingkaran ketergantungan sponsor, sehingga membuka celah korupsi. Data menunjukkan biaya pencalonan kepala daerah bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar, yang berujung pada praktik politik uang.
Penutup
Presiden Prabowo berusaha meletakkan dasar untuk mengembalikan harmoni kehidupan berbangsa. Namun upaya ini perlu disertai reformasi konstitusi, pembenahan partai politik, serta evaluasi mendasar atas sistem demokrasi langsung.
Partai politik seharusnya menjadi kawah candradimuka yang melahirkan kader terbaik, bukan sekadar kendaraan kekuasaan. Dengan pembenahan menyeluruh, demokrasi Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pen. Dw.
