Majalahsuaraforum.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditargetkan rampung pada 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Jadwal ini mundur dari rencana awal yang semula ditetapkan pada Agustus 2025 untuk bersamaan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia.
“Rencana kami pada tahun ini, mudah-mudahan kami harapkan pada bulan Oktober atau November, Hari Pahlawan itu,” ujar Fadli di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Ahad malam, 10 Agustus 2025.
Proses Penyusunan dan Uji Publik
Menurut Fadli, hingga kini Kementerian Kebudayaan masih menjalankan serangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan ulang sejarah tersebut. Salah satu langkah penting adalah uji publik yang dilakukan di forum-forum akademik.
Ia menyebutkan bahwa uji publik sejauh ini telah dilaksanakan di empat perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Negeri Makassar. “Kami akan lakukan lagi dengan para peminat sejarah, sejarawan lain,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Fadli menambahkan, pihaknya telah menerima banyak masukan dari forum-forum uji publik tersebut. Namun, ia tidak membeberkan secara rinci apakah masukan itu akan berpengaruh terhadap perubahan draf akhir buku sejarah nasional. “Cukup banyak masukan yang menarik dan saya kira memang ini yang kami harapkan,” ujarnya.
Seruan untuk Tidak Terburu-buru
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mengingatkan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam menjalankan proyek penulisan ulang sejarah ini. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan aspirasi publik dan memeriksa kembali fakta-fakta yang ada.
“Jangan terburu-buru, kita lihat lagi bagaimana fakta sejarah yang ada,” ucap Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.
Gelombang Kritik dari Masyarakat Sipil
Proyek ini menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Pada Juli 2025, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas melakukan aksi protes saat Fadli Zon menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap potensi pemutihan sejarah.
Jane Rosalina, salah satu aktivis koalisi, menjelaskan bahwa protes ini juga dipicu oleh pernyataan Fadli Zon yang menolak mengakui adanya pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
“Untuk memprotes adanya pemutihan sejarah dan juga mengecam pernyataan Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan massal 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya,” kata Jane di sekitar kompleks parlemen DPR, Rabu, 2 Juli 2025.
Pen. Dw.
