majalahsuaraforum.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026). Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis nasional, salah satunya terkait penataan kawasan hunian masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan hunian yang layak.
“Iya tahu negara ini adalah negara hukum, ya. Jadi tanah negara kita harus hadir dan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu, ya,” kata Maruarar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara guna mendukung program penataan permukiman tersebut. Menurutnya, ketegasan dalam menjalankan aturan menjadi kunci dalam pengelolaan aset yang dimiliki negara.
“Kita mengurus negara ini harus punya nyali, menegakkan kebenaran,” ujarnya.
Dukungan Akademisi dan Teknologi Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program tersebut dari sisi akademik dan teknologi.
“Kami siap membackup dari sisi kajian dan penelitian, termasuk teknologi agar pembangunan lebih efisien,” ungkap Brian.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan solusi berbasis riset, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah Pejabat Hadir dalam Rapat Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga. Di antaranya Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu, hadir pula Menteri Investasi Rosan Roeslani, Direktur Utama PT Pindad Sigit P Santoso, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan terpadu terkait penataan kawasan permukiman, khususnya bagi warga yang selama ini tinggal di area rawan seperti bantaran rel kereta api. Pemerintah berharap solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Lan.
