majalahsuaraforum.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan perhatian khusus terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengirim sekitar 8.000 personel TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Menurut Hasto, langkah tersebut harus tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal bebas dan aktif.
Hasto menegaskan bahwa Indonesia memiliki peran historis yang kuat dalam membangun solidaritas internasional, khususnya di antara negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Modal sejarah tersebut dinilai menjadi dasar penting bagi Indonesia untuk terus mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan, terutama di kawasan Timur Tengah.
Ia juga menjelaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang bertujuan membangun persaudaraan dunia sekaligus membebaskan umat manusia dari segala bentuk penjajahan.
Dalam pernyataannya di Senayan, Jakarta, Minggu (15/1/2026), Hasto menyoroti kondisi sistem internasional saat ini yang menurutnya masih belum ideal.
“Sistem internasional yang anarkis ini harus diubah oleh Indonesia, termasuk melalui PBB. Hanya PBB seringkali tidak efektif karena adanya hak veto. Padahal sistem internasional sudah berbeda. Hak veto itu diberikan kepada pemenang perang dunia kedua, kecuali Tiongkok itu atas perjuangan kita,” kata Hasto di Senayan, Jakarta, Minggu (15/1/2026).
Hasto berharap Indonesia tidak hanya mengikuti arah kekuatan besar dunia, melainkan mampu mengambil posisi kepemimpinan global dalam upaya menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
“Jadi, kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leader-nya, mengambil suatu prakarsa-prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia. Dasa Sila Bandung misalnya, itu bisa menjadi hukum internasional yang diperjuangkan oleh Indonesia sebagai prinsip-prinsip pokok di dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel,” ungkap Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa dalam tradisi diplomasi Indonesia, pengiriman pasukan perdamaian selalu dilakukan berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai bahwa pembentukan mekanisme baru di luar PBB justru berpotensi memunculkan persoalan baru dan dapat melemahkan tatanan internasional yang telah disepakati bersama.
“Ketika PBB belum berhasil menyelesaikan persoalan Timur Tengah, yang harus dilakukan adalah menggalang kekuatan mayoritas negara di dalam PBB, bukan membentuk badan baru di luar mekanisme tersebut,” katanya.
Selain aspek diplomatik dan historis, Hasto juga menyinggung kondisi ekonomi nasional, terutama keterbatasan fiskal dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurutnya, jalur penyelesaian konflik melalui mekanisme PBB dengan prakarsa Indonesia akan lebih efektif sekaligus lebih efisien dalam pembiayaan dibandingkan skema lain di luar PBB.
“Namun, ketika memang PBB sudah menetapkan suatu resolusi untuk mengatasi konflik yang ada di Timur Tengah, di situlah kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB. Tentu ada implikasi anggaran yang kita persiapkan,” kata dia.
Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan alokasi anggaran bagi keterlibatan Indonesia dalam isu internasional. Ia menilai bahwa kepentingan domestik dan global saling terhubung, sehingga keterlibatan Indonesia di luar negeri juga merupakan bagian dari tanggung jawab bangsa.
“Sejak awal, APBN kita itu juga kita rancang untuk membangun persaudaraan dunia dengan melibatkan diri pada persoalan-persoalan dunia. Namun, di situ kita mengambil prakarsa, bukan kita menjadi subordinat dari negara-negara lain,” pungkas Hasto.
Pernyataan Hasto ini muncul di tengah perdebatan mengenai rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari misi perdamaian, yang kini memunculkan diskursus politik dan diplomasi di dalam negeri.
Dw.
