majalahsuaraforum.com — Ratusan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Dalam aksi tersebut, para tenaga pendidik menyuarakan tuntutan utama mereka, yakni pengangkatan status honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2026.
Di bawah terik matahari ibu kota, massa aksi menyampaikan keresahan yang telah mereka pendam selama bertahun-tahun terkait ketidakpastian status kerja. Mereka menilai, kondisi honorer yang terus berlarut-larut menjadi beban psikologis dan ekonomi bagi para guru madrasah yang selama ini berperan penting dalam dunia pendidikan.
Aksi tersebut juga diwarnai berbagai poster satir yang menggambarkan kekecewaan mendalam. Salah satu tulisan yang paling menarik perhatian berbunyi:
“Ganti Presiden Ganti Menteri Ganti Gubernur, Tetap Honorer.”
Poster itu menjadi simbol ketidakpuasan para guru yang merasa nasib mereka tidak pernah berubah meskipun pemerintahan terus berganti.
Guru Madrasah Tuntut Kepastian Status Para peserta aksi mendesak pemerintah agar segera mengangkat guru madrasah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Raudhatul Athfal (RA) hingga Aliyah, menjadi PPPK. Mereka menegaskan bahwa guru madrasah bukanlah beban negara, melainkan investasi besar bagi masa depan bangsa yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan layak.
Kemenag Klaim Terus Perjuangkan Nasib Guru Honorer Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag), Kamaruddin Amin, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memperjuangkan pengangkatan hampir 800 ribu guru honorer madrasah agar dapat diangkat menjadi PPPK.
“Kementerian Agama dengan seluruh kewenangan yang ada akan terus mengambil langkah-langkah produktif untuk memuliakan guru. Jika memungkinkan serta masih ada ruang dan peluang, kita akan terus memperjuangkan agar guru swasta kita bisa diangkat menjadi PPPK,” ujar Kamaruddin, Rabu (11/2/2026).
Tantangan Lain: Sertifikasi Guru Masih Rendah Selain persoalan status kepegawaian, Kementerian Agama juga menghadapi pekerjaan rumah besar terkait sertifikasi guru. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat 497.893 guru di bawah naungan Kemenag yang belum mengikuti sertifikasi.
Mayoritas dari jumlah tersebut berasal dari guru madrasah, yakni sebanyak 423.398 orang.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kemenag saat ini mempercepat program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. Program ini mencakup pendidik dari berbagai agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Khonghucu.
PGMNI Tetap Menunggu Realisasi Nyata Ketua Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Kemenag. Namun demikian, ia menegaskan bahwa para guru tetap menginginkan hasil konkret dan bukan sekadar janji.
“Mohon doa semuanya dan keberkahan dari Allah datang buat kita semua, seluruh guru madrasah di Indonesia sejahtera,” harapnya.
Aksi damai ini menjadi pengingat kuat bahwa para guru madrasah masih menanti kepastian nasib dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Dw.
