majalahsuaraforum.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan perlunya pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Menurut Hasto, penetapan status tersebut memiliki arti penting, bukan hanya untuk mempercepat penanganan darurat di lapangan, tetapi juga sebagai sarana refleksi nasional terhadap akar persoalan bencana yang berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan dan kebijakan pengelolaan hutan.
Ia menilai, banjir yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera tidak dapat dilepaskan dari praktik konversi hutan yang berlangsung dalam jangka panjang. Hasto menekankan bahwa keberlanjutan ekosistem hutan merupakan faktor utama dalam menjaga keselamatan dan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah hulu maupun hilir.
“Ya, kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini, karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat kebijakan-kebijakan untuk mengonversi hutan,” ujarnya kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan kembali kebijakan lingkungan yang pernah dijalankan pada masa pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, khususnya terkait moratorium hutan. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan sikap keberpihakan negara terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari strategi pencegahan bencana.
“Pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan, dan menjaga ekosistem hutan itu bagian dari kehidupan kita,” lanjutnya.
PDIP Bergerak Sejak Awal Bencana Dalam konteks penanganan bencana yang sedang berlangsung, Hasto menyampaikan bahwa PDIP telah melakukan langkah-langkah konkret sejak awal kejadian. Partai berlambang banteng tersebut telah mengirimkan tim medis ke sejumlah daerah terdampak banjir di Sumatera.
Ia mengungkapkan bahwa dokter-dokter yang tergabung dalam PDIP sudah terjun langsung membantu masyarakat sejak awal Desember 2025.
“Pada 5 Desember 2025, dokter-dokter dari PDIP sudah hadir ke lapangan membantu rakyat. Ini akan terus dilakukan,” katanya.
Program Kemanusiaan Hingga Tahap Pemulihan Hasto juga menjelaskan bahwa atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, partai telah menyiapkan program kemanusiaan jangka panjang yang dirancang berlangsung hingga satu tahun ke depan. Program tersebut dijalankan melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), relawan kesehatan, serta melibatkan dokter-dokter diaspora.
“Dari arahan Ibu Ketua Umum, PDIP merancang setidaknya satu tahun program yang digerakan oleh partai melalui Baguna dan relawan kesehatan, termasuk bersama dokter-dokter diaspora, sampai kepada tahap pemulihan,” ujarnya.
Selain fokus pada pemulihan fisik dan infrastruktur, Hasto menekankan pentingnya pemulihan psikologis bagi para korban bencana. Ia menilai, trauma pascabencana merupakan persoalan serius yang harus ditangani agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
“Hari ini kami juga terus menyiapkan tim psikolog untuk membantu rakyat dalam trauma healing. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan,” pungkasnya
Dw.
