majalahsuaraforum.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan masih terdapat kekurangan anggaran untuk kebutuhan tahun 2027 sebesar Rp2,126 triliun. Kondisi tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), kebutuhan anggaran BMKG untuk 2027 sebenarnya mencapai Rp4,649 triliun.
Namun, pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk BMKG hanya sebesar Rp2,523 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih atau backlog anggaran sebesar Rp2,126 triliun.
“Terdapat backlog Rp2,126 triliun,” ujarnya.
Faisal menjelaskan, kekurangan anggaran tersebut mencakup sejumlah kebutuhan BMKG, mulai dari operasional, dukungan manajemen, hingga kegiatan non-operasional yang berkaitan dengan program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG).
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BMKG tetap menetapkan penguatan infrastruktur dan peralatan sebagai salah satu prioritas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kualitas layanan informasi cuaca, iklim, dan geofisika kepada masyarakat, termasuk sistem peringatan dini.
BMKG Siapkan Penguatan Infrastruktur Salah satu program yang akan diperkuat BMKG pada 2027 adalah infrastruktur melalui program Strengthening Climate and Weather Services Capacity Phase 2.
Program tersebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp204 miliar yang bersumber dari pinjaman luar negeri.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain pembangunan infrastruktur radar, sistem pengamatan kelautan, satelit, serta pengembangan sistem peringatan dini banjir pesisir.
BMKG juga merencanakan pembangunan empat radar baru pada 2027. Tiga radar dengan teknologi C-Band akan ditempatkan di Bali, Aceh, dan Padang.
Sementara itu, satu radar maritim berteknologi X-Band direncanakan dibangun di Manado.
Pembangunan infrastruktur baru tersebut dilakukan untuk memperkuat kemampuan BMKG dalam melakukan pemantauan serta menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara lebih optimal.
Ribuan Peralatan BMKG Akan Dipelihara Selain menambah infrastruktur, BMKG juga memastikan peralatan yang saat ini telah beroperasi tetap mendapatkan pemeliharaan.
Faisal menyebut pemeliharaan akan dilakukan terhadap 314 unit alat utama MKG yang berada di tingkat pusat. Selain itu, terdapat 1.914 unit peralatan di daerah yang juga menjadi bagian dari program pemeliharaan.
Pemeliharaan tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga agar perangkat pengamatan dan sistem layanan BMKG dapat terus berfungsi secara optimal.
Sekolah Lapang Gempa hingga Cuaca Nelayan Penguatan layanan BMKG pada 2027 tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan peralatan. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi perhatian lembaga tersebut.
BMKG menargetkan sebanyak 2.370 peserta dapat mengikuti program Sekolah Lapang Gempa Bumi sepanjang 2027. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di sejumlah wilayah Indonesia yang terbagi dalam kawasan barat, tengah, dan timur.
Selain Sekolah Lapang Gempa Bumi, BMKG akan kembali melaksanakan Sekolah Lapang Iklim. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan informasi iklim oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas.
Untuk masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, BMKG juga menjalankan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Melalui program tersebut, para nelayan diharapkan semakin memahami dan mampu memanfaatkan informasi cuaca maritim dalam mendukung aktivitas mereka.
BMKG Harapkan Dukungan Pemenuhan Anggaran Dengan adanya selisih antara kebutuhan berdasarkan Renstra dan pagu yang telah ditetapkan, BMKG berharap pemerintah dan DPR dapat memberikan dukungan terhadap pemenuhan kekurangan anggaran tersebut.
Faisal menilai dukungan anggaran diperlukan agar berbagai program dan layanan MKG kepada masyarakat dapat terus berjalan secara berkesinambungan.
“Dukungan terhadap pemenuhan backlog anggaran tahun 2027 sangat kami harapkan untuk menjamin kesinambungan dan kualitas layanan MKG kepada masyarakat,” ucapnya.
Dw.
