majalahsuaraforum.com – Perwakilan Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan turut berpartisipasi dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027, yang digelar di Aula Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari kerja, mulai Senin hingga Kamis, tanggal 1–4 September 2025, dengan menghadirkan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Jumat (05/09/25).
Kegiatan penyusunan RKBMN ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan BMN agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Dengan adanya forum ini, setiap Unit Pelaksana Teknis diharapkan dapat menyusun rencana kebutuhan barang secara lebih terarah, serta menyesuaikannya dengan prioritas program kerja masing-masing. “Rencana yang kita susun hari ini adalah fondasi bagi pelaksanaan program di tahun mendatang,” ujar salah satu narasumber dalam pembukaan kegiatan.
Dalam pelaksanaannya, Lapas Karanganyar mengikuti jalannya kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting pada sesi pembukaan, Senin, 1 September 2025. Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi pendampingan yang melibatkan pengecekan dokumen data dukung untuk usulan RKBMN Tahun 2027. Proses verifikasi dilakukan baik melalui sistem SIMAN maupun non-SIMAN, sehingga seluruh data dapat terekam secara menyeluruh dan akurat.
Pendampingan dari tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turut memperkuat proses ini. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Firdaus selaku pendamping memberikan beberapa arahan dan koreksi terkait dokumen usulan. Beliau menegaskan pentingnya kesesuaian unit barang yang diusulkan dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) terbaru. “Setiap usulan harus mengikuti SBSK Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terbaru, agar validitasnya terjamin,” tegasnya.
Dengan partisipasi aktif Lapas Karanganyar dalam forum ini, diharapkan rencana kebutuhan barang tahun 2027 dapat tersusun lebih matang, transparan, dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Selain itu, kehadiran kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antar-satuan kerja, sehingga pelaksanaan program Pemasyarakatan di Jawa Tengah semakin efektif dan tepat sasaran.
Pen. Hil.
