Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian. Sejumlah pihak mendorong Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran menterinya, terutama mereka yang dinilai belum menunjukkan kinerja maksimal maupun kerap menimbulkan polemik.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai menteri yang tidak mampu menunjukkan prestasi dan kompetensi seharusnya menjadi bagian dari evaluasi. Menurutnya, pergantian dapat dilakukan apabila kinerja seorang menteri dianggap tidak memenuhi kebutuhan pemerintahan.
“Harusnya menteri tak berprestasi dan tidak kompeten di-kicked out, jangan dipertahankan,” ujar Jerry Massie, Kamis (20/8/2026).
Selain persoalan kinerja, Jerry menyebut menteri yang berulang kali melakukan kesalahan atau memicu kegaduhan juga layak dipertimbangkan untuk diganti.
Menurutnya, pemerintahan membutuhkan figur-figur yang memiliki kemampuan serta kapasitas memadai untuk menjalankan tugas kementerian.
“Cari menteri kompeten seperti era Soeharto,” kata Jerry.
Oktober 2026 Dinilai Bisa Jadi Momentum Jerry menilai reshuffle dapat dilakukan pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menyebut Oktober 2026 sebagai salah satu waktu yang memungkinkan untuk melakukan evaluasi sekaligus penyegaran kabinet.
Menurutnya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melihat kembali pencapaian masing-masing kementerian selama dua tahun pertama masa pemerintahan.
Desakan serupa juga disampaikan pegiat sosial-politik sekaligus tokoh eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto. Ia menilai performa Kabinet Merah Putih belum sesuai dengan harapan.
“Memang kinerja kabinet tidak sesuai harapan. Kini jelang dua tahun sudah saatnya kabinet dirombak total. Butuh penyegaran dengan sosok baru yang bukan bagian dari rezim lama,” ujar, Kamis (20/8/2026).
Andrianto menilai pergantian sejumlah pejabat diperlukan untuk memberikan energi baru bagi pemerintahan. Ia juga mendorong agar sosok yang masuk dalam kabinet memiliki latar belakang dan kapasitas yang sesuai dengan tantangan pemerintahan saat ini.
Pengamat Soroti Arah Ekonomi Politik Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Tri Wibowo Santoso turut memberikan pandangan mengenai kemungkinan perombakan kabinet. Menurutnya, perubahan arah ekonomi politik pemerintahan Prabowo akan sulit berjalan cepat apabila posisi strategis masih ditempati orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan arah pemerintahan.
Ia menyinggung keputusan mengganti Sri Mulyani yang disebutnya sebagai bagian dari kelompok neoliberal pada tahun sebelumnya. Namun, menurut Bowo, pergantian tersebut belum secara otomatis membuat pemerintahan Prabowo mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri maju.
“Ini disebabkan oleh masih bercokolnya menteri-menteri neolib lain peninggalan rezim Jokowi di dalam kabinet,” kata Bowo, sapaan Tri Wibowo Santoso, dikutip Kamis (20/8/2026).
Bowo juga menilai keputusan mempertahankan sejumlah menteri dari pemerintahan sebelumnya dapat menjadi persoalan bagi pemerintahan Prabowo. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “bom waktu” yang akhirnya terlihat dari penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat yang sebelumnya disebut masih berada di sekitar 80% kini turun menjadi sekitar 50%.
Pemerintah Sebut Belum Ada Rencana Reshuffle Di tengah kembali menguatnya desakan dari sejumlah pihak, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan bahwa belum terdapat rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki agenda untuk melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.
“Belum, belum. Itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle, jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa apabila terdapat perubahan dalam struktur kabinet, pemerintah untuk sementara lebih memprioritaskan pengisian jabatan wakil menteri yang masih kosong.
“Nah yang kami sampaikan adalah, kalaupun ada mungkin prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong,” tutur Prasetyo.
Ia memberikan contoh posisi Wakil Menteri Pertanian yang kosong setelah Sudaryono mendapat tugas baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, terdapat pula posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kosong setelah pejabat sebelumnya tersangkut perkara hukum.
“Nah, contohnya kan Wamentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita, kemudian Wamen Imipas yang kemarin kena perkara hukum, kan gitu,” pungkasnya.
Dengan demikian, meski tuntutan reshuffle kembali disuarakan sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat, pemerintah sejauh ini belum menyatakan adanya rencana untuk melakukan perombakan besar terhadap Kabinet Merah Putih. Fokus pemerintah, apabila terjadi perubahan dalam waktu dekat, disebut lebih diarahkan pada pengisian jabatan yang kosong.
Dw.
