majalahsuaraforum.com — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk pengadaan benih jagung pakan selama dua tahun. Program ini ditujukan untuk memperkuat ketersediaan bahan baku pakan sekaligus membantu keberlangsungan usaha peternak ayam di Indonesia.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola peternakan dari hulu hingga hilir sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga mendorong kemitraan antara petani jagung, koperasi, kelompok peternak, dan Perum Bulog agar produksi dalam negeri meningkat serta hasil panen petani memiliki kepastian pasar.
“Kami siapkan anggaran Rp 300 miliar untuk benih jagung. Tahun depan kami anggarkan lagi Rp 300 miliar, sehingga totalnya Rp 600 miliar. Ini demi peternak ayam Indonesia dan peternak ayam petelur,” tegas Amran Sulaiman kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).
Komitmen tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Kemitraan Jagung Pakan yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Kegiatan itu dihadiri ketua koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani (poktan/gapoktan), perwakilan Perum Bulog, serta sejumlah pemangku kepentingan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Amran menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi peternak. Menurutnya, kebijakan tidak boleh berhenti pada rapat atau pernyataan, tetapi perlu diwujudkan melalui sistem yang memberikan manfaat langsung bagi petani jagung dan pelaku usaha peternakan.
“Kami ini pembantu mereka, kami ini pelayan peternak Indonesia. Kami tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri,” ujarnya.
Pemerintah Bidik Penanaman Jagung hingga 300.000 Hektare
Untuk memperkuat pasokan jagung pakan, pemerintah berencana membangun pola kemitraan yang mempertemukan petani dengan koperasi dan kelompok peternak sebagai calon pembeli hasil produksi. Dengan mekanisme tersebut, petani tidak hanya memperoleh bantuan benih, tetapi juga terhubung dengan rantai pasok yang menyuplai kebutuhan pakan ternak.
“Kita bangun sistem dari hulu ke hilir, kalau tidak, ini peternak terus menerus berteriak,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, kelompok tani akan mendapatkan pembinaan agar mampu menghasilkan jagung sesuai kebutuhan peternak. Koperasi berperan mengorganisasi petani sekaligus memperkuat kerja sama, sedangkan kelompok peternak menjadi mitra yang menyerap hasil panen.
Amran menyebut kebutuhan jagung untuk peternak mencapai sekitar 1,8 juta ton. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah menargetkan perluasan penanaman jagung hingga 300.000 hektare.
Selain memberikan bantuan benih, pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyerapan hasil panen agar petani binaan tidak kesulitan menjual produksinya. Jagung yang dihasilkan akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan kelompok peternak yang menjadi mitra. Apabila terdapat kelebihan produksi, Perum Bulog dapat melakukan pembelian.
“Kelompok tani untuk jagung kami beri anggaran. Jagung yang ditanam petani binaan itu nantinya diserap oleh kelompoknya. Kalau berlebih, langsung dibeli oleh Bulog,” tambahnya.
Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku pakan bagi peternak. Melalui keterlibatan koperasi dan kelompok peternak, pemerintah ingin membangun rantai pasok yang lebih terkoordinasi.
Pengawasan Kemitraan Akan Diperketat
Amran meminta agar program kemitraan dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran. Petani yang telah mendapatkan pembinaan melalui program pemerintah harus benar-benar merasakan manfaatnya, terutama dalam penyerapan hasil panen dan akses terhadap pasar.
Ia juga meminta pemerintah daerah ikut mengawasi pelaksanaan program serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terbukti menghambat tujuan bantuan pemerintah.
“Ini pertama dalam sejarah, dan ini perintah bapak Presiden,” tegasnya.
Selain persoalan produksi, Amran menyoroti ketidaksesuaian harga dalam tata niaga pangan. Ia menilai perlu ada pembenahan ketika harga di tingkat produsen mengalami penurunan, sementara harga yang dibayarkan konsumen tetap tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan mekanisme distribusi perlu diperbaiki agar tidak merugikan petani, peternak, maupun masyarakat sebagai konsumen.
“Ada anomali, beri kesempatan saya menyelesaikan persoalan ini. Saya pertaruhkan jabatan saya untuk peternak,” ungkapnya.
Amran menilai persoalan peternakan tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah perlu mengintegrasikan produksi bahan baku pakan, kebutuhan peternak, serta penyerapan hasil panen agar seluruh proses dapat berlangsung secara berkesinambungan.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik yang terbukti merugikan peternak. Pengawasan akan dilakukan bersama Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami tidak akan membiarkan itu. Kami dengan Satgas (Pangan) pasti tindak tegas. Kita tindak tegas, tidak akan kompromi,” tegasnya.
Di samping memperkuat produksi jagung, Amran juga meminta agar kebijakan pengadaan bahan baku lainnya, termasuk kedelai untuk kebutuhan peternakan, tidak menambah beban pelaku usaha.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mampu menjaga keberlangsungan usaha peternakan sekaligus melindungi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.
Melalui bantuan benih, perluasan areal tanam, penguatan kemitraan, dan pengawasan distribusi, pemerintah berharap pasokan jagung pakan semakin terjamin serta kesejahteraan petani dan peternak dapat meningkat.
lan.
