majalahsuaraforum.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila terbukti lalai dalam kasus dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus terbaru tersebut dilaporkan menimpa 481 siswa SMP di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
BGN telah menerjunkan tim investigasi ke Dramaga, Bogor, serta Cirebon, Jawa Barat, untuk menelusuri penyebab kejadian yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program MBG.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan kelalaian dalam pelaksanaan program tersebut, terutama apabila berdampak pada kesehatan dan keselamatan para siswa sebagai penerima manfaat.
Jika hasil penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran, BGN membuka kemungkinan menghentikan operasional dapur SPPG secara permanen serta memberhentikan sejumlah tenaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan.
“Jika ditemukan adanya kelalaian, kami akan memberikan sanksi tegas. Tidak hanya dapur SPPG yang bisa ditutup secara permanen, tetapi kepala SPPG, ahli gizi, dan ahli keuangan juga terancam diberhentikan,” kata Sudaryono di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Investigasi Dilakukan di Bogor dan Cirebon
Kasus dugaan keracunan di Dramaga menjadi perhatian setelah ratusan siswa SMP dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan MBG. Peristiwa tersebut menyusul kejadian serupa yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat.
Berdasarkan keterangan awal BGN, dugaan penyebab kejadian di Cirebon mengarah pada penggunaan telur puyuh dalam menu makanan yang disajikan. Sementara itu, untuk kasus di Dramaga, dugaan sementara berkaitan dengan bumbu kacang yang digunakan dalam pengolahan hidangan.
Meski demikian, kedua bahan makanan tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama. BGN masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap faktor yang memicu munculnya gejala keracunan pada para siswa.
Hasil investigasi di kedua daerah tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan serta mengevaluasi pelaksanaan program MBG.
BGN Siapkan Sanksi Berat bagi Pengelola yang Lalai
Sudaryono menegaskan, setiap pengelola dapur SPPG wajib menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Hal itu mencakup pengawasan bahan pangan, proses pengolahan, hingga penyajian makanan sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat.
Menurutnya, standar keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan program MBG. Kelalaian pada salah satu tahapan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan siswa yang menerima makanan.
Apabila investigasi menemukan adanya kelalaian, BGN akan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi tersebut tidak hanya menyasar operasional dapur, tetapi juga personel yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan layanan.
Kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga ahli keuangan termasuk pihak yang dapat dikenai tindakan apabila terbukti bertanggung jawab atas kelalaian. Selain itu, dapur yang terbukti bermasalah juga terancam ditutup secara permanen.
Keamanan Pangan Jadi Fokus Evaluasi Program MBG
Penyelidikan di Dramaga dan Cirebon diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kejadian sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Evaluasi akan mencakup pengawasan mutu bahan pangan, penerapan prosedur pengolahan makanan, serta pemeriksaan keamanan hidangan sebelum disalurkan kepada siswa.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang dan memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan serta layak dikonsumsi.
BGN menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program. Karena itu, hasil investigasi akan menentukan tindakan lanjutan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan kelalaian.
dw.
