Foto. Ist
majalahsuaraforum.com – Kasus dugaan keracunan yang kembali terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan dalam program tersebut.
Menurut Edy, kejadian yang berulang di sejumlah wilayah menunjukkan persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden yang hanya terjadi pada satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menilai pola kejadian yang terus muncul perlu menjadi dasar untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan MBG secara keseluruhan.
“Kalau kasus keracunan terus berulang di berbagai daerah, berarti kita perlu melihat persoalan ini secara fundamental. Jangan hanya melihatnya sebagai kejadian per kejadian, tetapi harus dicari apakah ada kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan MBG,” kata Edy dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Dugaan Keracunan Terjadi di Sejumlah Daerah Dalam beberapa hari terakhir, laporan mengenai dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG muncul di sejumlah daerah. Beberapa wilayah yang melaporkan kejadian tersebut antara lain Sidoarjo, Rembang, Agam, Bener Meriah, dan Tana Toraja.
Di Rembang, misalnya, sebanyak 777 murid dan guru SMAN 1 Lasem dilaporkan mengalami sejumlah gejala yang diduga berkaitan dengan keracunan makanan.
Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di MAN 2 Rembang. Sekitar 200 siswa dan tujuh guru disebut mengalami gejala seperti muntah dan diare.
Rangkaian kejadian tersebut, menurut Edy, harus menjadi perhatian serius BGN. Ia meminta standar keamanan pangan diterapkan secara ketat dan konsisten oleh seluruh SPPG yang menjalankan program MBG.
Edy juga menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh baru dilakukan ketika sudah ada penerima manfaat yang menjadi korban.
“Pengawasan harus berjalan sejak awal, mulai dari bahan baku diterima, proses pengolahan dan memasak, penyimpanan, pengemasan, distribusi, sampai makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah terjadi keracunan,” ucap Edy.
Setiap Kasus Harus Diinvestigasi Selain memperketat pengawasan, Edy meminta setiap laporan dugaan keracunan ditindaklanjuti melalui investigasi secara menyeluruh.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut, penyelidikan penting dilakukan untuk menemukan penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah perbaikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Sampel makanan harus diperiksa, proses pengolahan harus ditelusuri, termasuk bagaimana makanan disimpan dan didistribusikan. Kita harus tahu titik masalahnya. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan dan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya,” ujar Edy.
Ia menekankan, penanganan terhadap korban tidak boleh menjadi satu-satunya langkah setelah terjadi dugaan keracunan. Setiap insiden harus menghasilkan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pelaksanaan MBG.
“Jangan sampai setiap ada keracunan kita hanya sibuk menangani korban, kemudian setelah situasi reda semuanya kembali seperti biasa. Harus ada evaluasi, harus ada perbaikan, dan harus ada mekanisme untuk memastikan kesalahan yang sama tidak terulang,” katanya.
SPPG Bermasalah Diminta Dievaluasi Edy selanjutnya meminta BGN memberikan perhatian khusus kepada SPPG yang sebelumnya pernah mengalami kasus dugaan keracunan.
Evaluasi, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh. Aspek yang perlu diperiksa mencakup kepatuhan terhadap standar operasional, proses pengolahan makanan, sanitasi, penyimpanan bahan dan makanan, hingga tahapan distribusi kepada penerima manfaat.
“SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan pangan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum kembali beroperasi. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi syarat utama, bukan menjadi pertimbangan setelah program berjalan.”
Menurut Edy, besarnya cakupan program MBG membuat sistem keamanan pangan harus mendapatkan perhatian yang lebih kuat. Program yang menyasar jutaan penerima manfaat, menurutnya, tidak boleh menjadikan target pelaksanaan sebagai alasan untuk mengabaikan aspek keselamatan.
Ia menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG harus disertai dengan upaya memperkuat perlindungan bagi seluruh penerima manfaat.
Keberhasilan program tersebut, lanjutnya, tidak cukup hanya dilihat berdasarkan jumlah makanan yang berhasil didistribusikan kepada masyarakat. Faktor keamanan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat juga menjadi ukuran penting keberhasilan MBG.
“Karena itu, keamanan pangan harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG.”
Dw.
